JAKARTA, duniafintech.com – Indonesia saat ini harus dihadapi dengan adanya ancaman bahaya pangan, stok beras beras nasional sedang berada titik terendah atau krisis.
Hal semacam inilah yang mejadi ketakutan Presiden Jokowi terkait adanya ancaman kekuarangan pangan global. Kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia dalam mengatur kondisi pangan.
Indonesia Krisis, Cadangan Beras Pemerintah Menipis
Perum Bulog mengungkapkan saat ini Cadangan Beras Pemerintah di gudang sebanyak 594.856 ton. Mau tidak mau pemerintah harus melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus melakukan impor sebagai opsi terakhir. Selain itu, impor juga harus dilakukan untuk stabilisasi harga.
Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara terkait impor beras. Hal ini perlu dilakukan dengan cepat karena menyangkut transportasi dan harga, sebab hal ini menjadi ketentuan baru di berbagai negara mengenai ekspor beras.
“Ini kan kerawanan juga, kalau ternyata di dalam negeri tidak terpenuhi untuk stok, terus dari mana kalau semua negara terlambat impor,” kata Budi Waseso atau yang sering disapa Buwas.
Kritik DPR Kebijakan Pangan Pemerintah
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang telah diambil, seperti program lumbung pangan atau food estate. Dia menyoroti beberapa pernyataan pemerintah melalui Direktur Jenderal Hortikultura Kemeneterian Pertanian Suwandi yang menyatakan bahwa food estate di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektar dengan ppotensi 1 hektar bisa menghasilkan 3 ton. Menurutnya hingga saat ini belum ada hasilnya.
Bahkan dia menilai kebijakan food estat hingga perkebunan tidak berjalan alias mangkrak. Untuk itu, dia meminta Kementerian Pertanian untuk terbuka dan jujur terkait kebijakan pemerintah mengenai food estate.
“Saya ingin bertanya alat mesin pertanian mangkrak. Saya punya bukti, foto, saya minta kejujurannya. Saya tidak bicara salah atau benar. Kita mencari solusi jalan terbaik,” kata Sudin.
DPR Berikan Tugas Kepada Kementerian Pertanian Serap Beras Petani
Komisi IV DPR RI memberikan waktu enam hari kepada Kementerian Pertanian untuk memasok 600.000 ribu ton kepada Bulog untu kmemenuhi pasokan CBP yang minimal harus mencapai 1 juta ton.
“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah Kementan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional,” kata Sudin.
Pemberian tugas tersebut bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya Kementerian Pertanian pernah menjanjikan kepada Bulog untuk memberikan beras petani 500.000 ton, namun hingga sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi.
Menurut pengakuan Buwas, Kementerian Pertanian berjanji didepan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan beras 500.000 ton untuk Bulog.
“Pak Wandi kan pada waktu itu berjanji, kurang lebih awal November pada saat itu tapi sampai hari ini tidak terealisasi,”kata Buwas.
Baca juga: Sinergi BUMN Bidang Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi jadi Fokus Mendag
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
