26.7 C
Jakarta
Minggu, 4 Desember, 2022

Kereta Cepat Jakarta – Bandung Layak dan Efisien untuk Masyarakat?

JAKARTA, duniafintech.com – Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB)  sudah capai lebih dari 85 persen dan rencananya beroperasi pada Juni 2023.

Namun sebelum beroperasi, Kereta Cepat Jakarta – Bandung buatan China tersebut akan diuji coba bersamaan dengan KTT G20 Indonesia di Bali pada 16 November 2022.

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diusung oleh pemerintah pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lantas, apakah proyek kereta cepat tersebut menjadi layak bagi mobilitas masyarakat dan layak juga secara keuangan dalam proses pembangunannya.

Efektifitas Masyarakat Menggunakan Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indoensia (MTI) Djoko Setijowarno menilai proyek transportasi kereta cepat tersebut terbilang setengah-setengah karena stasiun akhirnya berhenti berada di Tegal Luar bukanlah di pusat kota yaitu Bandung. Sehingga, para penumpang yang menggunakan kereta cepat tersebut akan menggunakan kendaraan lainnya untuk menuju pusat kota yaitu Bandung.

“Ini kan penumpang harus ganti moda transportasi menuju ke Bandung dengan jarak tempuh 23 kilometer.” kata Djoko.

Ditambah lagi, jarak tempuh 23 kilometer tersebut akan memakan waktu sekitar 41 menit jika dalam kondisi jalanan tergolong lancar. Namun jika melihat kondisi di lapangan, jalan arteri Padalarang-Bandung sangat terkenal dengan kemacetannya, sehingga harus memakan waktu lebih dari 1 jam untuk menuju Bandung.

Baca juga: Roy Suryo: Kereta Cepat Boong-boongan “Kecebong”, AMBYAR

Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Harga Jual Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Terjangkau?

Direktur Manajemen Proyek dan Pengembangan Bisnis PT Kereta Cepat Indonesi China (KCIC) Allan Tandiono mengungkapkan tarif tiket Kereta Cepat Jakarta – Bandung diperkirakan Rp350 ribu untuk rute terjauh dari stasiun Halim ke Stasiun Padalarang dan sebaliknya, serta Rp150 ribu untuk rute terdekat.

Dalam penjualan tiket Kereta Cepat Jakarta – Bandung akan dibagi menjadi 3 kelas. Pertama, kelas VIP paling mahal lebih dari Rp500 ribu, First Class kisaran Rp400 ribu dan kategori ketiga adalah Second Class di kisaran Rp250 ribu sampai Rp300 ribu.

“Mungkin ini terkait bundling yang bisa kita tawarkan different sit yang ada di Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” ujar Alan.

Sementara Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno menilai dalam segi harga tidak jauh berbeda dengan kereta yang sudah digunakan oleh masyarakat untuk menuju ke Bandung. Jika dilihat dari harga tiket Kereta Cepat Jakarta – Bandung menuju Bandung, hampir rata-rata harga tiketnya sekitar diatas Rp200 ribu.

Menurutnya dalam sisi harga, hal itu memicu minat masyarakat menggunakan kereta cepat tersebut cukup besar khususnya pengguna kereta antara kota.

Namun untuk memindahkan pengguna transporatasi kendaraan pribadi menjadi pengguna kereta cepat, hal itu masih dirasa sulit. Sebab, menurutnya untuk transportasi pendukung di Bandung masih perlu dibenahi, kerena sesampainya di stasiun pengguna kereta akan menggunakan angkutan online.

“Pemda harus membenahi angkutan penunjang,” kata Djoko.

Baca juga: Cara Bayar Tiket Kereta Api Via Bank Mandiri, Cepat & Mudah!

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung Ditambal Melalui Utang

Awalnya proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung direncanakan tidak akan menggunakan APBN, namun pada perjalanannya malah mengalami pembengkakan hingga triliunan rupiah. Pembangunan tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya sebesar Rp86,5 triliun hingga pada akhirnya pemerintah berencana menyuntik uang rakyat sebesar Rp3,2 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Padahal awalnya, Presiden Jokowi berulangkali menegaskan bahwa proyek tersebut mudi dilakukan oleh perusahaan BUMN dengan skema business to business (B to B). Artinya biaya investasi dari modal konsorsium dan pinjaman China.

“Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN Untuk business to business,” kata Jokowi.

Namun nasi sudah menjadi bubur, selain negara menyuntikan modalnya terhadap pembangunan kereta cepat tersebut. Pendanaan Kereta Cepat Jakarta – Bandung tersebut juga berasal dari utang untuk menambal 75 persen dari total pembengkakan anggaran dari mega proyek tersebut. Adapun anggaran tersebut bengkak hingga mencapai Rp16,8 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta – Bandung tersebut masih tergolong murah jika dibandingkan dengan pembangunan saat ini mengingat saat ini harga baja dan komoditas lainnya mengalami peningkatan harga.

“Kalau dibangun hari ini karena harga baja naiknya luar biasa,” kata Erick.

Baca jugaIndonesia Masuk Jebakan Utang dari China?, Ini Jawaban Luhut..

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Perusahaan Asuransi yang Diawasi OJK, Simak Ya Daftarnya

JAKARTA, duniafintech.com – Perusahaan asuransi yang sudah terdaftar dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hingga kini sudah banyak. Meski demikian, hanya sekitar 1,7 persen penduduk...

Outstanding Shares, Apa Itu? Ini Pengertian hingga Manfaatnya

JAKARTA, duniafintech.com – Outstanding shares merupakan salah satu istilah dalam dunia investasi saham yang wajib dipahami oleh investor. Pada dasarnya, istilah ini merujuk pada sebuah...

Kerugian Ikut Asuransi Prudential dan Keuntungannya, Cek Ya!

JAKARTA, duniafintech.com – Kerugian ikut asuransi Prudential dan keuntungannya perlu diketahui oleh nasabah dari perusahaan asuransi ini. Seperti diketahui, salah satu pertimbangan saat akan membeli...

Cara Pindah Faskes BPJS Berikut Syarat dan Ketentuannya

JAKARTA, duniafintech.com – Cara pindah faskes BPJS Kesehatan berikut ini sangat penting diketahui oleh para peserta asuransi satu ini. Cara pindah faskes-nya pun sebetulnya sangat...

Kripto Masuk Pembahasan RUU P2SK, Ini Respon CEO Indodax

JAKARTA, duniafintech.com - Rancangan Undang Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR yang...
LANGUAGE