25 C
Jakarta
Selasa, 19 Oktober, 2021

Menlu Denmark Imbau Penggunaan Blockchain untuk Lawan Korupsi

DuniaFintech.com – Kementerian Luar Negeri Denmark merilis laporan pemanfaatan berbagai teknologi, mulai dari e-governance, big data, crowdsourcing hingga blockchain dalam mengatasi korupsi dan berbagai permasalahan administrasi di sektor pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Konferensi Anti-Korupsi Internasional, atau IACC. Dalam kesempatannya, laporan tersebut menjelaskan manfaat blockchain sebagai teknologi yang akan membangun tata kelola dan sistem transaksi yang transparan. Selain itu, pemanfaatan blockchain dinilai mampu memenuhi hak setiap individu berdasarkan informasi dan data dari latar belakangnya.

Menurut laporan tersebut, blockchain dapat digunakan sebagai alat untuk menggaungkan budaya anti korupsi yang potensial, lantaran memiliki kemampuan untuk menyimpan catatan secara permanen dan transparan.

Basis data publik seperti blockchain juga memberikan setiap individu akses yang sama ke data yang disimpan dalam buku besar/kas transaksi. Hal ini memungkinkan individu untuk mengklaim hak mereka atas bantuan, tanah, dan uang tanpa bergantung pada perantara mana pun.

Lebih lanjut, laporan tersebut mengatakan bahwa blockchain mampu mengurangi atau ‘menghilangkan’ kebutuhan lembaga tertentu, seperti bank, pencatatan tanah, akuntan, pencatatan kelahiran/kematia serta registrasi kendaraan yang berperan untuk melakukan validasi transaksi.

Baca juga:

Peran Blockchain Cegah Korupsi

Publik juga dapat menggunakan blockchain untuk mengamankan catatan dan sertifikat dari segala perubahan. Selain itu, kemampuan blockchain juga dapat dimanfaatkan untuk melacak semua aktivitas dalam mengurangi kemungkinan korupsi.

Namun, laporan tersebut mengklarifikasi bahwa kemampuan teknologi blockchain untuk melawan korupsi hanya akan mungkin jika pencatatan data dicatat kedalam buku besar.

“Solusi blockchain menjadi data yang bagus sebagaimana dimasukkan ke dalamnya. Data yang dimasukkan ke dalam blockchain tidak dapat dihapus dan diubah. Oleh karena itu data yang salah dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar bagi individu,”

DuniaFintech/Fauzan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

DIREKTORI LIST

ARTIKEL TERBARU

OJK Dorong Pertumbuhan Teknologi Finansial Urun Dana

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran industri teknologi finansial urun dana atau securities crowdfunding (SCF) untuk meningkatkan skala bisnis pelaku UMKM di Indonesia. Pasalnya,...

Regulatory Sandbox: Strategi Jitu Tangkal Kealpaan Regulasi Fintech

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penggunaan regulatory sandbox atau ruang uji coba terbatas bagi para perusahaan rintisan di bidang finansial teknologi atau...

Kesenjangan Akses Keuangan antara Kota dan Desa, Ini Kata OJK

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengungkapkan bahwa masih tercipta gap atau kesenjangan yang cukup lebar...

Disinggung OJK, AFPI Putus Keanggotaan Penagih Utang PT ITN

Kantor milik PT Indo Tekno Nusantara (ITN) digerebek kepolisian pada Kamis, (14/10) lalu. ITN merupakan perusahaan penagih utang yang mengoperasikan 13 perusahaan pinjol, di...

Tentang Waktu dan Petunjuk Cara Ikut Lelang Pegadaian

Lelang Pegadaian adalah penjualan barang gadai oleh Pegadaian dengan cara dilelang kepada khalayak masyarakat. Mengingat debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya, Pegadaian pun berhak untuk...
LANGUAGE