JAKARTA, duniafintech.com – Nomor Personal Identification Number (PIN) yang masih saja diumbar oleh banyak kalangan masyarakat menjadi bukti bahwa literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Padahal, kerahasiaan PIN sangatlah penting dan tidak boleh diketahui oleh selain nasabah.
Maka dari itu, peningkatan literasi keuangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurut Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, berdasarkan data tahun 2019, inklusi keuangan masyarakat Indonesia sudah mencapai 76%. Akan tetapi, literasi atau tingkat kesanggupannya baru mencapai 38%.
“Ini dua-duanya masih rendah; literasi keuangan itu 50%-nya dari inklusi. Jadi, orang dewasa yang sudah berhubungan dengan dunia keuangan 76%, tapi yang mengerti baru 38%,” ucapnya, Minggu (5/12).
Contoh kasusnya, kata dia, adalah penerima bantuan sosial (bansos) non tunai dalam bentuk kartu. Bahkan, masyarakat di daerah diketahui masih mengumbar PIN yang seharusnya hanya diketahui oleh yang bersangkutan itu sendiri.
“Penerima bansos di wilayah remote ada yang tidak paham dengan digitalisasi. Mereka menerima kartu bansos non tunai untuk ambil sembako di warung. Mereka dikasih nomor PIN, karena takut lupa karena ambilnya kan kadang 3 bulan sekali, dicatat PIN-nya di atas kartunya, terus dikasih ke orang. Padahal, PIN itu rahasia. Ini yang perlu dididik,” tuturnya.
Yang lebih parah lagi, sambungnya, yakni tingkat literasi keuangan digital yang masih sekitar 36%. Ditambah lagi, masih banyak yang belum memanfaatkan keuangan digital dengan maksimal.
“Jadi, apakah responden itu pakai? Ya dia pakai, tapi hanya untuk pembayaran tagihan. Itu hanya 31% dari 36% yang tadi paham. Jadi, masih relatif rendah. Ini kami dorong terus,” jelasnya.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
