JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah Indonesia dilematis dalam memutuskan ekspor tembaga dapat dilakukan atau tidak. Sebab, sebelumnya pemerintah melarang PT Freeport untuk melakukan ekspor dalam pertengahan tahun ini.
Pemerintah harus menghadapi pembangunan smelter Freeport yang mandek akibat pandemi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif jika pembangunan smelter belum terealisasi dan pemerintah tetap melarang ekspor tembaga maka akan memberikan dampak kerugian besar bagi pemerintah karena memiliki porsi saham besar di PT Freeport.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Mulai Juni, RI Setop Ekspor Timah dan Tembaga
Menurutnya tanpa pembangunan smelter, program pemerintah untuk melakukan hilirisasi tidak dapat dilakukan dan pemerintah tidak mendapatkan nilai tambah. Selain itu, pemerintah juga akan kehilangan keuntungan besar dari ekspor tembaga mentah.
“Kita kan tahu dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita. Jadi ya kita cari jalan keluarnya,” kata Arifin.
Dia mengungkapkan terjadinya pembangunan smelter tersebut mandek dikarenakan saat itu kontraktor pembangunan berasal dari Jepang. Saat pandemi, pihak Jepang tidak dapat bekerja karena Jepang dalam beberapa tahun saat pandemi mengeluarkan kebijakan lock dow. Sehingga, kontraktor sulit untuk bekerja saat pembelian materi pembangunan smelter.
“Jepang aja berapa tahun lockdown. Memang pengerjaan engineeringnya sulit berprogress. Jika berprogress pembelian materi procurementnya juga tidak berprogress,” kata Arifin.
Oleh sebab itu, Arifin menegaskan pemerintah telah memutuskan Freeport dapat melakukan ekspor tembaga setelah bulan Juni 2023. Selain itu ekspor tembaga diperbolehkan hingga pertengahan tahun depan. Selain itu, Freeport juga diminta untuk segera menyelesaikan komitmennya dalam pembangunan smelter.
“Jadi Freeport tidak boleh lebih dari pertengahan tahun depan. Jadi sampai progress komitmennya untuk menyelesaikan smelter,” kata Arifin.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian saat ini tengah fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis migas dan batubara.
“Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Presiden, kita secara bertahap akan menyetop bahan baku mentah, seperti minerba. Kita sudah setop ekspor nikel, dan selanjutnya setop ekspor bauksit,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca juga: Kadin Dorong Pemerintah Lakukan Hilirisasi Industri Sektor Tembaga, Timah dan Emas
Terkait pengembangan industri berbasis tambang dan mineral, Agus mengungkapkan pihaknya tengah berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas ini, yaitu bijih tembaga, bijih besi dan pasir besi, bijih nikel, bauksit, serta logam tanah jarang.
“Perkembangan dari hilirisasi di sektor ini telah menghasilkan sebanyak 27 smelter yang telah beroperasi meliputi pyrometallurgy dan hydrometallurgy nikel, kemudian 32 yang dalam tahap konstruksi, dan enam masih tahap feasibility study,” ungkap Agus.
Ke depannya, Agus berharap smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, tetapi dalam bentuk produk lebih hilir seperti produk hilir berbahan baku stainless steel dan baterai listrik. Kemampuan hilirisasi sektor ini juga akan menghasilkan produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, dapur, kedirgantaraan dan kendaraan listrik. Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel bisa mencapai 340-400 kali lipat.
Agus mengungkapkan dampak positif dari hilirisasi sektor tambang dan mineral ini telah menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian nilai ekspor nasional. Hingga Oktober 2022, nilai ekspor dari industri ini menembus USD36,4 miliar, naik 40 persen dibanding tahun lalu.
“Kami menargetkan, pertumbuhan di sektor ini pada tahun 2022 mencapai dua digit, di angka 10-11 persen,” kata Agus.
Baca juga: Koleksi Harta Karun di Indonesia Bertambah, 2 Miliar Ton Emas dan Tembaga Ditemukan
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
