25 C
Jakarta
Senin, 18 Oktober, 2021

Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi Berbasis CEIR Resmi Diterapkan Kominfo

Duniafintech.com – Pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam dan computer tablet (HKT) resmi diberlakukan Kominfo, Selasa, 15 September lalu. Hal tersebut disampaikan kementerian Kominfo dalam siaran persnya, aturan ini dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI.

Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Mereka bersamaan mengatakan, “dalam rangka perlindungan konsumen, pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah, atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.”

Aturan validasi IMEI juga dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Baca Juga:

Untuk itu Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI.

Selama ini ponsel black market yang beredar di Indonesia sudah merugikan negara hingga Rp 5 triliun. Penerapan validasi IMEI juga turut mendorong pertumbuhan industri ponsel dalam negeri. Peredaran ponsel ilegal berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan dan depresiasi pabrik serta komponen lokal hingga 10 persen dari biaya langsung produksi yang mencapai Rp 2,25 triliun.

Untuk masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di http://imei.kemenperin.go.id. Selanjutnya melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card.

Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar. Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan. Pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan.

(DuniaFintech/VidiaHapsari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

DIREKTORI LIST

ARTIKEL TERBARU

OJK Dorong Pertumbuhan Teknologi Finansial Urun Dana

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran industri teknologi finansial urun dana atau securities crowdfunding (SCF) untuk meningkatkan skala bisnis pelaku UMKM di Indonesia. Pasalnya,...

Regulatory Sandbox: Strategi Jitu Tangkal Kealpaan Regulasi Fintech

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penggunaan regulatory sandbox atau ruang uji coba terbatas bagi para perusahaan rintisan di bidang finansial teknologi atau...

Kesenjangan Akses Keuangan antara Kota dan Desa, Ini Kata OJK

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengungkapkan bahwa masih tercipta gap atau kesenjangan yang cukup lebar...

Disinggung OJK, AFPI Putus Keanggotaan Penagih Utang PT ITN

Kantor milik PT Indo Tekno Nusantara (ITN) digerebek kepolisian pada Kamis, (14/10) lalu. ITN merupakan perusahaan penagih utang yang mengoperasikan 13 perusahaan pinjol, di...

Tentang Waktu dan Petunjuk Cara Ikut Lelang Pegadaian

Lelang Pegadaian adalah penjualan barang gadai oleh Pegadaian dengan cara dilelang kepada khalayak masyarakat. Mengingat debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya, Pegadaian pun berhak untuk...
LANGUAGE