DuniaFintech.com – Pengerjaan infrastruktur teknologi di Indonesia terus-menerus dipercepat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, transformasi digital mempercepat pemerataan dan kualitas dari sektor telekomunikasi Tanah Air.
Ian Joseph Matheus Edward, mewakili Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) berpendapat, pembangunan fasilitas dan pra-sarana internet sejalan dengan kerangka kerja kebijakan Pitalebar (broadband) Indonesia.
“Pemerintah sudah seharusnya menggunakan dana untuk membangun jaringan telekomunikasi untuk e-government dan sekolah ,”
“Efisiensi dana mampu diwujudkan dengan memangkas kebutuhan telekomunikasi di pemerintahan mau pun sekolah,”
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan proyek pemerintahan berbasis teknologi (e-government), sebuah infrastruktur telekomunikasi yang mengakomodasi kebutuhan pemerintahan dan layanan umum. Dengan bantuan kabel serat optik, layanan dan birokrasi pemerintahan di level Satuan Kerja Perangkat Desaakan terhubung.
Baca juga:
- Potensi Crypto Banking Bertumbuh! Siapa yang Diuntungkan?
- IHSG Awal Pekan Ini Dibuka Menguat, Saham Mana yang Menjadi Pilihan?
- Tren Hijrah Milenial dengan Investasi Syariah di Era Digital, Ini Pilihannya!
Infrastruktur Teknologi Indonesia Hadapi Tantangan
Proyek pengerjaan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi Indonesia sempat meenghadapi beberapa permasalahan, salah satunya anggaran. Saat ini, opsi yang tepat dalam menanggulanginya ialah dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki pengembang telekomunikasi.
Ian melanjutkan, bahwa dirinya menilai hadirnya Palapa Ring sebagai tindakan yang tepat oleh pemerintah. Sayangnya, ia menilai jaringan bersifat backbone tersebut belum mampu memiliki jangkauan langsung ke sektor pelayanan dan pemerintahan.
“Seharusnya Palapa Ring itu bisa menghubungkan setiap SKPD sehingga e-government dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataannya Palapa Ring sudah selesai namun e-government tetap tak terimplementasi,”
Ada pun kendala yang membuat Palapa Ring tidak mampu berjalan optimal lantaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tidak membuat jaringan yang inklusif dan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat.
“menggenjot kembali pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan anggaran pemerintah dapat menambah jumlah jaringan backhaul dan lastmile di seluruh Indonesia. Tujuannya agar semua kegiatan di Indonesia menggunakan link lokal. Bukan link internasional,”
DuniaFintech/Fauzan
