28.6 C
Jakarta
Selasa, 31 Januari, 2023

Perjalanan Dinas PNS di Tahun 2022 Menghabiskan Rp37,8 Triliun

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2022 sebesar Rp37,8 triliun. Angka ini naik Rp10,5 triliun dari realisasi tahun lalu sebesar Rp27,3 triliun.

Melandainya kasus COVID-19 serta pelonggaran mobilitas membuat para pegawai negeri sipil (PNS) semakin sibuk di 2022, salah satunya perjalanan dinas.

Hal itu terlihat dari realisasi perjalanan dinas PNS yang menghabiskan anggaran Rp37,8 triliun tahun lalu.

“Realisasi sementara 2022, perjalanan dinas Rp37,8 triliun,” tulis bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa.

Realisasi perjalanan dinas PNS pada 2022 itu naik Rp10,5 triliun jika dibandingkan dengan realisasi di 2021 yang tercatat Rp27,3 triliun. Maklum, pada saat itu pemerintah memang sangat membatasi perjalanan dinas PNS sejalan dengan merebaknya COVID-19.

Baca jugaAda Skema Reward & Punishment, Segini Besaran Gaji PNS Tahun Depan

Sebagai informasi, anggaran perjalanan dinas PNS termasuk dalam belanja barang kementerian dan lembaga (K/L) dan total realisasi belanja barang pada 2022 mencapai Rp422,1 triliun atau turun 20,2% dibandingkan tahun lalu.

“Ini menurun sebagai indikator yang baik,” tuturnya.

Baca jugaPNS Yang Punya Gaji Tertinggi 2022, Ada Yang Mencapai Lebih Dari Rp100 Juta/Bulan

Belanja barang mengalami penurunan sangat tajam terutama yang berhubungan dengan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), menjadi Rp152,6 triliun di 2022 dari sebelumnya Rp268,7 triliun di 2021.

“Artinya seiring kemampuan mengelola pandemi, kita bisa melihat ruang APBN menjadi bisa dijaga atau bisa dikurangi tekanannya karena kita tidak perlu mengeluarkan belanja untuk berbagai macam kenaikan akibat perawatan dari mereka yang terkena COVID atau vaksinasi kita sudah cukup memadai dan booster tetap kita lakukan,” imbuhnya.

Secara umum realisasi sementara (sebelum diaudit BPK) belanja barang kementerian/lembaga sebesar Rp422,1 triliun. Belanja pemerintah ini mengalami penurunan 20,2 persen dibandingkan realisasi belanja tahun 2021 yang mencapai Rp59,0 triliun.

Berdasarkan jenis barang, realisasi tertinggi untuk belanja operasional dan non operasional sebesar Rp167,6 triliun. Disusul belanja barang BLU sebesar Rp71,3 triliun.

Kemudian belanja barang yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda sebesar Rp57,7 triliun. Belanja untuk pemeliharaan sebesar Rp45,6 triliun. Sedangkan yang terkecil untuk perjalanan dinas sebesar Rp37,8 triliun.

Baca jugaInilah Dia PNS yang Menjadi Penerima THR Tertinggi, Rp50 Juta Lebih!

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Investasi Sektor Manufaktur Naik 52 Persen di Tahun 2022, Tembus Rp497,7 Triliun

JAKARTA, duniafintech.com - Investasi pada sektor industri manufaktur di Tanah Air terus meningkat meski di tengah dinamika geopolitik dunia yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global....

Daftar HP Samsung Terbaru 2023 Dari Berbagai Seri

JAKARTA, duniafintech.com - Samsung dikenal sebagai salah satu merek ponsel pintar atau HP favorit banyak orang, terutama bagi para pengguna sistem operasi Android. Pasalnya,...

Sri Mulyani Upayakan Sinergi APBN Kembangkan Produktivitas UMKM

JAKARTA, duniafintech.com - Sinergi APBN sebagai instrumen keuangan negara dengan para pelaku usaha menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat mengamplifikasi pemulihan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan...

Moncer! Ekspor Mobil Surplus Capai 64 Persen

JAKARTA, duniafintech.com - Industri otomotif ekspor mobil surplus merupakan salah satu sektor manufaktur yang strategis karena berperan penting dalam upaya menopang perekonomian nasional.  Juru Bicara...

Berikan PMN, Sri Mulyani Minta BTN Penuhi Kebutuhan Rumah

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal, termasuk dari BTN, yang layak diatur dalam undang-undang. Namun...
LANGUAGE