32.8 C
Jakarta
Selasa, 9 Agustus, 2022

PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

JAKARTA, duniafintech.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) mendorong Komisi III DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset terkait tindak pidana.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, bahwa Komisi III DPR perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana ini.

“Sebagaimana telah kami sampaikan pada kesempatan RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi III DPR, bahwa RUU dimaksud perlu segera ditetapkan,” kata Ivan, dikutip dari Antara, saat mengikuti RDP dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, RUU itu penting dalam rangka mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset, khususnya aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia, serta aset yang terindikasi tindak pidana namun sulit dibuktikan pada peradilan negara.

Aset yang gagal dirampas untuk negara tersebut, lanjutnya, berdampak pada status aset menjadi status quo dan sangat merugikan penerimaan negara, khususnya dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penegakan hukum.

“Karena itu, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana telah masuk dalam long list Prolegnas 2020-2024 dan saat ini tengah menunggu dukungan dari anggota Komisi III DPR untuk masuk ke dalam prioritas Semester II 2022 atau setidak-tidaknya prioritas 2023,” jelasnya.

Selain itu, PPATK mendorong percepatan penetapan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) dalam rangka menciptakan inklusi finansial di era teknologi 4.0. serta mencegah aktivitas pencucian uang melalui transaksi keuangan tunai.

“Maka PPATK berharap agar pimpinan dan anggota Komisi III yang kami muliakan dapat mendukung dan mendorong percepatan RUU tentang pembatasan transaksi keuangan kartal,” katanya.

Dia memastikan RUU tersebut akan bermanfaat dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mencegah pencucian uang melalui transaksi uang kartal.

“Sehingga akan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia serta dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya kepercayaan investor kepada Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto meminta perwakilan PPATK menjelaskan secara detail terkait pentingnya kedua RUU tersebut.

“Kami minta PPATK memberikan kajian dan penjelasan lebih detail terkait usulan PPATK mengenai kedua RUU tersebut,” katanya.

Ivan merespons akan memberikan penjelasan rinci secara tertulis ke Komisi III DPR.

“Saya akan memberikan penjelasan detail secara tertulis yang akan diberikan kepada pimpinan Komisi III DPR,” ujar Ivan.

 

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Cara Top Up OVO lewat OCBC NISP 2022: ATM & Mobile Banking

JAKARTA, duniafintech.com – Cara top up OVO lewat OCBC NISP sejatinya hampir mirip kok dengan cara isi saldo OVO lewat sejumlah bank lainnya. Saat ini,...

Cara Menghubungkan Akulaku ke Bukalapak, Banyak Manfaatnya!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara menghubungkan Akulaku ke Bukalapak berikut ini perlu diketahui karena akan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Nah, sebagai pelanggan Akulaku, barangkali kamu...

Fantastis! Hingga Juni 2022, Sudah 9,5 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital

JAKARTA, duniafintech.com - Hingga Juni 2022, sudah 9,5 juta UMKM masuk ekosistem digital. Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan sebanyak 19,5 juta pelaku...

Jangan Salah Kira, Inilah Perbedaan Bitcoin dan Stablecoin

JAKARTA, duniafintech.com - Perbedaan Bitcoin dan Stablecoin sangat mencolok. Data dari Coinmarketcap menunjukkan ada sekitar 20 ribu kripto yang tercatat.  Dari sekian banyak kripto di...

Lindung Konsumen, AFPI Percepat Sertifikasi Tenaga Penagihan

JAKARTA, duniafintech.com – Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) percepat program pelatihan dan sertifikasi bagi para tenaga penagihan sehingga di...
LANGUAGE