PPN Dinilai Merugikan Industri Dalam Negeri? Ternyata ini 3 Manfaatnya

JAKARTA, duniafintech.com – PPN dinilai merugikan industri dalam negeri, apakah benar? Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Di satu sisi, PPN berperan dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendorong konsumsi masyarakat. Namun, di sisi lain, PPN dinilai merugikan industri dalam negeri juga dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif.

PPN Dinilai Merugikan Industri Dalam Negeri

1. Manfaat Fiskal PPN

• Sumber Pendapatan Negara: PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, berkontribusi sekitar 11% terhadap total penerimaan pajak.
• Dorongan Konsumsi: Sistem PPN yang berbasiskan konsumsi mendorong masyarakat untuk membelanjakan uangnya, sehingga meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Efisiensi Pajak: PPN dianggap sebagai pajak yang efisien karena dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga meminimalkan kemungkinan penggelapan pajak.

2. Dampak Negatif PPN Dinilai Merugikan Industri Dalam Negeri

• Peningkatan Biaya Produksi: PPN yang dikenakan atas bahan baku dan barang modal dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.
• Penurunan Daya Saing: Harga produk dalam negeri yang lebih tinggi akibat PPN dapat membuat produk kalah bersaing dengan produk impor yang tidak dikenakan PPN.
• Beban bagi UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali menanggung beban PPN yang lebih besar karena keterbatasan modal dan akses pasar.
• Dampak pada Konsumen: PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

3. Perdebatan dan Upaya Mitigasi

Perdebatan tentang dampak PPN pada industri dalam negeri terus berlanjut. Di satu sisi, pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat fiskal PPN untuk mendukung pembangunan negara. Di sisi lain, dampak negatifnya terhadap industri dalam negeri perlu dikaji dan dimitigasi dengan solusi yang tepat.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:

• Pengecualian dan Penurunan Tarif PPN: Memberikan insentif berupa pengecualian atau penurunan tarif PPN untuk sektor-sektor tertentu, seperti industri kecil dan menengah, sektor pertanian, dan sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
• Penyederhanaan Sistem PPN: Menyederhanakan sistem PPN agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha, terutama UMKM.
• Penerapan Insentif Pajak Lainnya: Memberikan insentif pajak lain seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang lebih rendah untuk mendorong investasi dan daya saing industri dalam negeri.
• Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.

4. Studi dan Kajian

Diperlukan studi dan kajian yang mendalam untuk memahami dampak PPN secara komprehensif terhadap industri dalam negeri. Kajian ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti struktur industri, daya saing produk, dan dampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kesimpulan

PPN dinilai merugikan industri dalam negeri, padahal memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun, dampaknya terhadap industri dalam negeri perlu dikaji dan dimitigasi dengan solusi yang tepat. Keseimbangan antara manfaat fiskal dan dampak negatifnya pada industri perlu dicari agar PPN dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Baca juga: Dari Pajak Kripto hingga Fintech, Pemerintah Kumpulkan Rp 22,17 T

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com