JAKARTA, duniafintech.com – Kementerian Keuangan Rusia merampungkan RUU kripto bernama mata uang digital dan mengirimnya ke pemerintah Rusia untuk disetujui dan diresmikan sebagai hukum.
RUU hukum federal tersebut memperjelas regulasi terkait perdagangan dan penambangan aset kripto, dikutip dari Blockhainmedia.Â
Sebelumnya, pemerintah Rusia dan bank sentral mengerjakan RUU yang akan mendefinisikan kripto sebagai aset digital yang melengkapi mata uang resmi, rencana diluncurkan pada 18 Februari 2022 lalu.
Melansir Cointelegraph, Kementerian Keuangan Rusia mengumumkan amandemen dan finalisasi RUU kripto. RUU itu memberikan kejelasan regulasi terkait peredaran, penerbitan, perdagangan, penambangan dan aktivitas lain dalam pasar aset kripto.
Laporan tidak terkonfirmasi soal Rusia yang melegalkan aset kripto mulai muncul pada 16 April lalu. Komunitas kripto di Twitter menyambut laporan tersebut dengan tangan terbuka.
CEO Binance, Changpeng Zhao termasuk salah satu sosok yang mengomentari laporan tersebut, mengingat beragam sanksi telah dikenakan kepada Rusia.
Tetapi setelah informasi semakin jelas, komunitas kripto menyadari laporan itu belum tentu benar. CZ dan sejumlah sosok lainnya menghapus cuitan terkait status legal di Rusia tersebut.Â
Rumor soal legalisasi kripto di Rusia dimulai oleh laporan dari surat kabar lokal Rusia Kommersant yang mengklaim mendapat versi final otentik RUU tersebut.
Menurut Kommersant, RUU itu menyarankan penerimaan uang digital sebagai alat pembayaran yang bukan merupakan unit moneter Federasi Rusia.
Kementerian Keuangan Rusia merampungkan dan membagikan RUU tersebut dengan pemerintah Rusia, tetapi belum ada pengumuman resmi soal penerimaan RUU itu beserta jadwal terkait.
Laporan Kommersant juga menyoroti bahwa RUU kripto Rusia menyarankan pembuatan kerangka regulasi bagi aktivitas terkait kripto dan menyampaikannya ke operator terdaftar.
Pada 14 April 2022, Sergei Katyrin, Presiden Kamar Dagang dan Industri Rusia, menyarankan kolaborasi dengan negara-negara Afrika untuk melaksanakan penyelesaian transaksi antar negara memakai kripto dan uang digital bank sentral (CBDC).
Dalam pengumuman terkait RUU final, Kementerian Keuangan menyatakan telah memiliki regulasi kripto jelas yang mempertimbangkan sudut pandang semua departemen pemerintah Rusia.
Sebagai usaha melawan sanksi internasional dan inflasi yang terjadi, Presiden Kelompok Gas Rusia Pavel Zavalny menandakan pihaknya dapat menerima Bitcoin (BTC) sebagai pembayaran bagi ekspor minyak dan gas.
Zavalny menyarankan untuk menerima rubel, yuan, lira dan bahkan BTC dari negara bersahabat. Tetapi, negara tidak bersahabat harus membayar minyak memakai rubel atau emas.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
