JAKARTA, duniafintech.com – Komisi VI DPR RI mempertanyakan rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan impor kereta bekas dari Jepang. Sebab, hal ini bertentangan di tengah usaha pemerintah untuk menekan impor.
“Dari sudut penerapan tata kelola perusahaan, di mana anda dituntut memenuhi kehendak dari stakeholder di mana di antaranya pemerintah saat ini sedang perlu menjalin sinergitas BUMN, kemudian juga pemerintah sedang perlu untuk menekan belanja impor. Di mana sensitivitas anda para direksi ini untuk mengusulkan kembali kebijakan yang saat itu dihentikan ?” ujar Anggota Komisi VI DPR Budhy Setiawan terkait rencana KCI impor kereta bekas.
Baca juga: Pemerintah Ajukan Pinjaman Rp8,3 Triliun untuk Tambal Proyek Kereta CepatÂ
Dia mengungkapkan terdapat kasus tindak pidana korupsi yang sempat terjadi pada proyek pengangkutan 60 unit Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang, pada tahun 2006-2007 yang saat itu melibatkan Ditjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), di mana Dirjen Soemino Eko Saputro mendapatkan hukuman tiga tahun penjara.Â
“Saat itu hibah, tapi yang dikorupsi kan adalah pengirimannya, pengirimannya nilainya besar ini,” kata Budhy.Â
Menurutnya, kejadian tersebut seharusnya menjadi pembelajaran agar Indonesia tidak lagi mengimpor kereta bekas. Belum lagi, rencana tersebut terkesan mendadak, sehingga menimbulkan polemik saat ini. Padahal, Indonesia sendiri sebenarnya memiliki PT INKA yang merupakan BUMN di bidang manufaktur kereta api.
“Kemudian dari sudut tanggung jawab, BUMN ini wajib memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, kok BUMN melobi peraturan untuk bisa dibuka kembali keran impor? Sudah tau keputusannya itu disetop, di mana unsur pengelolaan GCG (Good Corporate Governance) anda ini ?” kata Budhy.Â
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengatakan rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor kereta bekas dari Jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL yang masuk masa pensiun, tidak akan terjadi jika PT KCI memiliki rencana bisnis (business plan) yang baik. Sehingga, Endro menekankan agar persoalan impor kereta bekas tidak dijadikan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Perlu ada business plan yang lebih baik lagi sehingga apa-apa bisa ditanggulangi atau diproduksi sendiri, karena ini menyangkut teknologi tinggi dan padat modal. Ini perlu perencanaan yang baik,” ujar Endro.
Baca juga: Beda Perhitungan Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menurutnya Indonesia perlu melakukan rekonstruksi ulang bisnis industri kereta api yang ada, Sebab, Indonesia sendiri melalui PT INKA dinilai memiliki industri manufaktur sarana kereta api terbesar dan terbaik di Asia Tenggara.
“Nampaknya perlu rekonstruksi ulang tentang bisnis industri kereta api yang ada. Industri kereta api memang harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, dan ini kami memahami Menteri Perindustrian pun keberatan untuk impor. Kalau ini keterusan terus ini kapan selesainya?” tegas Endro.
Dia menilai sebenarnya tidak sulit bagi Indonesia untuk bisa mandiri dengan memproduksi kereta api sendiri. Utamanya, jika ada sinergi antar BUMN untuk bisa menciptakan kereta api sendiri.
“INKA ini kan tidak semuanya (produksi berasal dari) INKA, sinyal ada (berasal) di LEN (PT LEN), terus rem di Pindad (PT Pindad), kan enak sekali kerja sama antara BUMN, terus bogie nya di PT Barata, baja dari Krakatau Steel. Ini tinggal sebenarnya INKA ini industri perakitan, barangnya kan udah ada,” katanya.Â
Selain itu, dia mengharapkan terhadap rencana impor kereta bekas tersebut, KCI perlu memeriksa secara teknis kereta tersebut.Â
“Jangan sampai nanti kita terjebak membeli barang rongsokan. Ini harus jelas. Betul dia (kereta) itu masih beroperasi di Jepang, tapi sudah berapa lama umurnya, saya minta running test-nya ini betul-betul dijalankan,” ujar Endro. Â
Baca juga: Cara Bayar Tiket Kereta Api via ATM BCA Termudah 2022
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
