RENCANA Bank Indonesia (BI) untuk meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 urung terealisasi. Payment ID merupakan sistem identitas pembayaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan digadang-gadang menjadi satu pintu pencatatan aktivitas transaksi keuangan perorangan.
Deteksi Fraud
Meski urung terealisasikan, wacana sistem ini menimbulkan beragam tanggapan. Aziz Fajar, dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga (Unair), menilai Payment ID dapat membantu lembaga keuangan dalam mendeteksi potensi fraud. Dengan sistem terintegrasi tersebut, pemerintah tidak perlu lagi membuka data keuangan tahunan secara manual, karena cukup melalui satu pintu.
“Misalnya transaksinya hariannya mungkin hanya 100 ribu, 50 ribu. Tiba-tiba suatu saat terdapat transaksi 500 juta. Nah, dengan adanya Payment ID bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mengirim dan yang menerima,” ujar Aziz melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Agustus 2025.
Keamanan Data Pengguna
Namun, Aziz mengingatkan adanya tantangan besar dalam implementasi sistem ini, yakni keamanan data pengguna. Ia menekankan bahwa kasus kebocoran data KTP yang pernah terjadi di Indonesia menjadi pelajaran penting. Tanpa perlindungan siber yang kuat, Payment ID justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Sebenarnya kalau data kita bisa bocor, nanti orang yang tidak berkepentingan dan berwenang bisa melihat bagaimana pola pengeluaran kita. Data tersebut bisa dijual lagi ke perusahaan swasta, misalnya ke perusahaan pinjol,” kata Aziz.
Penguatan Keamanan Siber
Aziz menegaskan bahwa implementasi Payment ID akan sangat bergantung pada kualitas keamanan sistem yang ada. Jika sistem berjalan baik, pemerintah bisa lebih mudah menggagalkan transaksi yang terindikasi judi online dan aktivitas ilegal lainnya. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko besar bila keamanan siber tidak memadai.
“Kalau keamanannya lemah, masyarakat bisa enggan bertransaksi digital dan kembali ke cara-cara offline yang akan menyulitkan dan memperlambat roda ekonomi digital yang selama ini telah berkembang di Indonesia,” kata Aziz.
Aziz menilai, sebelum mengimplementasikan Payment ID, pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat infrastruktur keamanan siber. Tanpa itu, kehadiran Payment ID berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar.
Selain aspek teknis, literasi digital masyarakat juga menjadi kunci. Aziz menilai edukasi tentang keamanan transaksi digital perlu diberikan sejak remaja, khususnya di tingkat SMA hingga perguruan tinggi, ketika mereka mulai terbiasa mengelola uang sendiri. Selain menyasar kalangan remaja dan mahasiswa, literasi digital juga penting diberikan kepada orang tua.
“Banyak orang tua merasa tidak akan bersentuhan dengan dunia digital, padahal kini dalam kehidupan sehari-hari hampir semua aktivitas pasti memiliki persinggungan dengan perangkat digital,” ucap Aziz.
