25.6 C
Jakarta
Selasa, 4 Oktober, 2022

Tiga Area Utama Pengawasan OJK Terhadap Fintech P2P Lending

duniafintech.com – Terkini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk meningkatkan pengawasannya terhadap bisnis Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer (P2P) lending. Berdasarkan sajian berita Tribunnews, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, ada tiga area utama yang hendak dijaga oleh OJK yaitu penyalahgunaan dana masyarakat, perlindungan data pribadi masyarakat, serta pencucian uang dan anti terorisme.

Dalam tiga area utama itu Hendrikus menyebutkan bahwa, untuk poin pertama dan ketiga, OJK sudah memiliki aturan dan telah selesai secara regulasi.

Baca juga: Guna Hadapi Persaingan, Pegadaian Akan Gandeng Perusahaan Fintech

Tiga Area Utama dan Poin-Poin yang Dijaga OJK

Poin pertama, penyalahgunaan dana masyarakat, sudah diatur agar tidak mengendap maksimal selama dua hari di perusahaan Fintech.

Ini artinya, kurang dari dua hari dana dari Lender (pemberi pinjaman) harus disalurkan kepada Borrower (peminjam). Hal ini pun juga berlaku pada dana Borrower yang harus dikembalikan kepada Lender.

Sedangkan untuk pencucian uang dan anti terorisme, ini pun juga sudah diatur dalam UU Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Menurut sajian berita Tribunnews, Hendrikus mengatakan:

“Saat ini ada [yang] namanya tambang data, ini godaannya sangat tinggi dan bisa disalahgunakan. Kami dari otoritas tidak dibekali Undang-Undang untuk menjerat penyelenggara [yang] menyalah gunakan data. Undang-undang ini yang kita tunggu-tunggu. Berbeda dengan Eropa, [mereka] ada General Data Protection Regulation atau GDPR.”

Hendrikus pun menyebutkan bahwa Malaysia, Singapura, dan Australia sudah mengatur hal tersebut.

Hendrikus mengungkapkan, saat ini, UU yang paling dekat yang mengatur perlindungan data pribadi adalah UU ITE, namun OJK melihat bahwa UU ITE masih kurang dan Indonesia masih butuh undang-undang yang mengkhususkan untuk poin tersebut.

Baca juga: Dana Penghargaan UNCFD Disalurkan Julo Bagi Pengusaha Mikro

Indonesia Harus Mampu Mencontoh GDPR Uni Eropa

Hendrikus mengungkapkan bahwa dirinya ingin agar Indonesia dapat mencontoh aturan GDPR yang telah diterapkan di Uni Eropa.

Berdasarkan sajian berita Tribunnews, Hendrikus menyebut bahwa undang-undang perlindungan data pribadi di Uni Eropa telah meliputi beberapa hal berikut ini:

Pertama: mengatur kontroler atau penyelenggara yang mengumpulkan data digital dan konsuler atau penyelenggara pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara pertama.

Nah dalam GDPR, ini diatur oleh kontroler ketat dalam pemberian data pribadi ke pihak ketiga.

Ia mengaku inilah yang terjadi di Fintech ilegal yang memberikan data pengguna ke pihak ketiga untuk melakukan penagihan.

Kedua: Kejelasan relevansi penggunaan data.

Ketiga: Data yang diakses memiliki batas waktu eksistensi, sehingga tidak boleh disimpan selamanya.

Keempat: Gampang diakses dan gampang menghapus data pribadi, artinya platform harus memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menghapus data mereka yang sudah diberikan ke platform.

Hendrikus pun mengatakan:

“Bila bicara revolusi industry ke 4.0 yang selalu berbasis data dan teknologi digital. Nah apakah kita siap menghadapi masalah akibat pencurian (penyalahgunaan) data ini? Bicara industri 4.0 maka harus segera memerlukan UU perlindungan data peribadi. Sedangkan UU ITE terlalu global. Ini sedang digodok, harapan kami ini diberi prioritas tinggi.”

Hendrikus mengatakan, OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akan berdiskusi untuk memikirkan solusi ini.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

-Syofri Ardiyanto-

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Blibli.com Kembali Ajukan Rencana IPO di Tahun Ini

JAKARTA, duniafintech.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali buka suara terkait rencana Blibli.com untuk IPO/Initial Public Offering tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK...

Bulog Endus Perusahaan Swasta Rusak Harga Beras di Pasar

JAKARTA, duniafintech.com - Perum Bulog/Badan Urusan Logistik mengendus adanya permainan perusahaan swasta yang menyebabkan harga beras melonjak. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan perusahaan...

BSU Tahap 4 Sudah Cair, Begini Cara Cek Status Pencairannya

JAKARTA, duniafintech.com - Pemerintah memastikan program bantuan subsidi upah (BSU) tahap 4 akan diberikan kepada para pekerja atau buruh. Bantuan sebesar Rp600.000 ini akan sampai...

Cara Tarik Tunai GoPay di Alfamart, ATM BCA, & Bank Lainnya

JAKARTA, duniafintech.com – Cara tarik tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart berikut ini tentu sangat penting diketahui. Seperti diketahui juga, GoPay merupakan...

Cara Menabung di Bank Mandiri lewat ATM dan Teller

JAKARTA, duniafintech.com – Cara menabung di Bank Mandiri pada ulasan berikut ini sangat penting untuk diketahui oleh para nasabah Mandiri. Seperti diketahui bersama, Bank Mandiri...
LANGUAGE