26.4 C
Jakarta
Sabtu, 25 Juni, 2022

Top! Presiden Jokowi Teken PP Baru, BUMN Rugi Jadi Tanggung Jawab Komisaris!

JAKARTA, duniafintech.com – Kebijakan baru telah diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kerugian yang kerap kali menimpa Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Terbaru, Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa Komisaris BUMN harus bertanggung jawab penuh jika perusahaan pelat merah tempatnya bekerja mengalami kerugian.

Aturan ini sebagaimana tertuang dalam PP terbaru yang diteken oleh Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui, mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2022 pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada saat yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Baca juga: PLN dan Pertamina Dinilai Bangkrut, Menteri BUMN Erick Thohir: Tidak

Pada beleid terbaru itu, seperti dikutip dari VOI.id, Senin (13/6), komisaris dan dewan pengawas BUMN mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan harus bertanggung jawab jika BUMN yang dikelolanya mengalami rugi (Pasal 59 ayat 1).

Adapun tanggung jawab untuk komisaris dan dewan pengawas BUMN tersebut dijabarkan dalam Pasal 59 ayat 2. Disebutkan di dalamnya bahwa komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagai informasi, tanggung jawab ini selaras dengan tanggung jawab yang juga diembankan kepada dewan direksi BUMN. Pada pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Baca jugaNegara Paling Bangkrut di Dunia, Indonesia Termasuk? Cek ini Faktanya..

Sementara itu, pada ayat 1 Pasal 59 PP No. 23/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan Tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

Berikutnya, pada ayat 3 disebutkan bahwa atas nama pemerintah, menteri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada BUMN.

Baca jugaDaftar Perusahaan Besar yang Bangkrut di Dunia dan Indonesia

 

Penulis: Kontributor/Boy Riza Utama

Admin: Panji A Syuhada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Mobil Transmisi Manual: Harga & Keunggulannya

JAKARTA, duniafintech.com – Mobil transmisi manual sejatinya masih masih banyak diminati di tengah gempuran mobil transmisi matic saat ini. Alasannya adalah mobil transmisi jenis ini...

Tipe Mobil Avanza: Perbandingan & Harganya, Pilih yang Mana?

JAKARTA, duniafintech.com – Sebenarnya, ada banyak tipe mobil Avanza di pasaran alias bahwa semua mobil Toyota Avanza tidak sama. Di antara tipe itu adalah tipe...

Ulasan Lengkap Pengertian P2P Lending Syariah, Banyak Manfaat yang Bisa Didapat

JAKARTA, duniafintech.com - Pengertian P2P lending syariah wajib dipahami lebih dulu. Menghadirkan kemajuan terbaru, P2P lending kini tersedia P2P lending syariah dengan proses pinjamannya...

Berinvestasi Melalui P2P Lending Syariah, Aman dan Terpercaya

JAKARTA, duniafintech.com - Berinvestasi melalui P2P lending syariah bisa menjadi solusi keuangan dan menambah income. P2P lending dibentuk atas dasar permasalahan orang-orang yang sulit...

Ini 5 Akad P2P Lending Syariah yang Anti Riba

JAKARTA, duniafintech.com - Akad P2P lending syariah sejatinya menjadi pembeda dengan P2P lending konvensional. Sebab, Akad P2P lending syariah merupakan landasan sehingga membuat skema...
LANGUAGE