Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perkembangan transformasi digital di Indonesia dapat memberikan peluang untuk mengakselerasi SDGs (Sustainable Development Goals) atau capaian pembangunan berkelanjutan.
Komitmen global ini, lanjutnya, dapat dicapai melalui tiga enabler, yaitu akses informasi dan layanan yang tersedia bagi setiap individu, baik di desa maupun perkotaan;
Konektivitas antar individu dan organisasi yang meningkat; dan Efisiensi sumber daya dari peningkatan produktivitas.
Salah satu contoh implementasi transformasi digital untuk mendukung SDGs yang masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 ini adalah melalui konsep Smart City, Green City, dan Sustainable City.
“Implementasi Smart City merupakan salah satu indikator dalam pengembangan pemerintahan digital dan menjadi target secara sektoral maupun nasional,” katanya dalam acara video conference, Jumat (22/10).
Antisipasi Dampak Urbanisasi Dengan Smart City
Dia menjelaskan, Smart City secara garis besar didefinisikan sebagai pengaturan atau tata kelola perkotaan yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi dampak negatif urbanisasi yang mungkin ditimbulkan.
Implementasi Smart City diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti kemacetan, penumpukan sampah, penurunan kualitas air dan udara, hingga peningkatan angka kriminalitas.
Airlangga menuturkan, pemerintah melalui Gerakan “100 Smart City” telah menyusun masterplan dan quickwin smart city untuk 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Adapun fokus pembangunan Smart City ditekankan pada enam pilar utama, yaitu smart governance, smart mobility, smart economy, smart living, smart people, dan smart environment.
“Pemerintah juga sedang menginisiasi penyusunan kerangka strategi transformasi digital sebagai pedoman dalam menerapkan proses digitalisasi,” ujarnya.
Pengembangan Pemerintahan Digital
Proses digitalisasi ini diarahkan pada tiga sektor strategis, yaitu pemerintah digital, ekonomi digital dan masyarakat digital, di mana implementasi Smart City merupakan salah satu indikator dalam pengembangan pemerintahan digital dan menjadi target secara sektoral maupun nasional.
Airlangga juga menjelaskan, saat ini masih terdapat tantangan yang perlu diatasi bersama agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang baik. Indeks Inovasi Global Indonesia di tahun lalu masih berada di ranking ke-85 dari 131 negara dan Indeks Literasi Digital Indonesia 2020 berada pada skala “sedang”.
“Ketersediaan akses internet yang masih didominasi Pulau Jawa juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital,” ucapnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan dan perluasan akses internet bagi masyarakat Indonesia sehingga transformasi digital dapat diakselerasikan.
“Ke depannya, pulsa dan internet akan jadi bahan pokok,” imbuh Airlangga.
Transformasi Digital Picu Peningkatan PDB Indonesia
Melalui transformasi digital diproyeksikan akan tercipta tambahan pertumbuhan PDB hingga 1% per tahun, yang akan mampu mendukung terwujudnya 2,5 juta lapangan kerja tambahan.
Selain itu, transformasi digital juga diproyeksikan dapat menumbuhkan 600 ribu talenta digital setiap tahun, 50% UMKM yang terdigitalisasi di mana terdapat sekitar 30 juta UMKM yang siap on board, 82,3% pengguna internet, serta 5.000 start-up baru.
Pada 2024, Indonesia diharapkan sudah dapat mencapai berbagai peringkat yang lebih baik di tingkat global, seperti dalam Survei E-Goverment Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Indeks Daya Saing Digital Institute for Management Development (IMD); Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PBB; serta Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia.
“Target-target tersebut akan dapat tercapai jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai stakeholders. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan lebih cepat tercapai dengan kualitas yang mumpuni,” tuturnya.
Apalagi Indonesia akan jadi emerging country pertama yang memegang tampuk presidensi G20 tahun depan, sehingga pemerintah juga butuh masukan dari dunia usaha untuk disuarakan ke tingkat global.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
