26 C
Jakarta
Rabu, 7 Desember, 2022

Ini Cara Pemerintah Bikin UMKM Naik Kelas 

JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah saat ini tengah membangkitkan sektor UMKM harus naik kelas, sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia.

Bahkan tidak segan-segan pemerintah mendorong para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya dengan menggunakan teknologi digital.

Penerapan teknologi digital memang sangat berkembang di Indonesia, bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan transaksi keuangan digital akan mencapao Rp401 triliun.

Proyeksi transaksi digital tersebut tentunya akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan UMKM agar naik kelas untuk meningkatkan sektor konsumsi masyarakat sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia.

Baca juga: UMKM Fesyen di Indonesia Berpotensi Dulang Devisa

Lantas Bagaimana Upaya Pemerintah untuk Mendorong UMKM agar Naik Kelas?

UMKM Melek Teknologi Masih Minim

Managing Director & Partner Boston Consulting Group Haikal Siregar menjelaskan UMKM yang go digital memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Misalnya, untuk dampak langsung adalah penjualan rokok makanan naik 1 kali lipat. Kemudian, dampak tidak langsungnya seperti toko roti menjadi lebih mudah mencari bahan baku untuk produksi di UMKM.

Selain itu, Haikal menambahkan dampak dari digitalisasi UMKM terhadap efisiensi, meningkatkan daya saing UMKM dan meningkatkan penjualan sebanyak 1 kali lipat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan UMKM konvensional. Hal yang memicu peningkatan penjualan tersebut disebabkan karena jangkauan pemasaran UMKM menjadi lebih luas. Bahkan, aksesnya bisa menjangkau pasar internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

“Dampak lainnya dari UMKM online adalah potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,3 kali lipat,” kata Haikal.

Dia mencontohkan seperti transaksi UMKM online di Tiongkok dan Jepang mengalami kenaikan hingga 78 persen, dari sebelumnya hanya 48 persen dan 84 persen dari 54 persen. Menurutnya peningkatan tersebut dikarenakan hasil inisiatif peerintah dengan membangun infrastruktur teknologi dan informasi, subsidi, mengimplementasikan peta jalan digitalisasi serta memacu UMKM untuk mengadopsi teknologi mutakhir.

“Nilai ekonomi UMKM yang go digital berpotensi mencapai US$900 miliar di Tiongkok dan Jepang mencapai US$300 miliar di tahun 2024,” ujar Haikal.

Cara Pemerintah Persiapkan UMKM Siap Digital

Pemerintah memiliki beberapa program untuk mendukung masyarakat siap digital. Program tersebut diantaranya adalah Literasi Digital Nasional dan Indonesia Makin Cakap Digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk mendorong masyarakat siap digital, setidaknya pemerintah memiliki beberapa aspek untuk mendorong masyarakat siap digital. Aspek tersebut diantaranya adalah peningkatan dari sisi literasi, aksesibilitas, keterampilan dan ketenagakerjaan.

Menurutnya dengan membentuk masyarakat Indonesia siap digital merupakan prasyarat mutlak untuk merealisasikan manfaat ekonomi dan keuangan digital. Untuk itu perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar terjadinya konektivitas lebih merata dan adil.

Airlangga mengaku pentingnya penguatan kerjasama dengan pihak swasta terutama Big Tech Firms untuk pengembangan aksesibilitas digital Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pengembangan keahlian digital dengan menyediakan beasiswa melalui program Digital Talent Scholarship.

“Pembentukan masyarakat Indonesia yang siap digital adalah prasyarat mutlak,” kata Airlangga.

Kementerian Perdagangan Targetkan 250.000 UMKM Terdigitalisasi

Kementerian Perdagangan menargetkan sebanyak 250.000 usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) terdigitalisasi melalui platform niaga elektronik atau niaga e-commerce.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan untuk mencapai target tersebut, pihaknya memperkuat kolaborasi GoTo (Gojek dan Tokopedia). Dia mencatat belanja daring terbukti mampu menghasilkan transaksi hingga Rp401 triliun, dengan digitalisasi UMKM terutama pedagang pasar rakyat.

“Untuk mewujudkan target sebanyak 250.000 UMKM terdigitalisasi, kami siap terus bekerjasama dengan PT GoTo. Saya yakin GoTo dapat berperan penting sebagai platform digital yang mengintegrasikan on-demand services melalui entitas-entitas di dalam perusahaan,” kata Zulkifli.

Dia mengungkapkan digitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan. Hal ini penting dilakukan agar para pedagang pasar rakyat dapat bersaing dengan para pedagang yang menjajakan barangnya secara daring.

Dia menambahkan pihaknya bekerjasama dengan berbagai loka pasar untuk membantu proses on boarding para pedagang ke dalam aplikasi. Salah satu yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi dengan Tokopedia untuk mendorong pasar masuk ke dalam aplikasi Tokoperdia. Saat ini, program tersebut telah berjalan 10 pasar di seluruh Indonesia.

“Kerjasama dengan platform digital seperti Tokopedia mampu menyediakan wahana berjualan secara daring bagi Pasar Rakyat. Dengan digitalisasi, akses konsumen terhadap barang yang dijual akan semakin mudah, dengan akses yang mudah diharapkan para pedagang dapat terus meningkatkan transaksinya yang diperoleh para pedagang,” kata Zulkifli.

Menteri Bahlil Akui Ada Pungli Dalam Perizinan UMKM

Perizinan Indonesia dikenal sangatlah sulit untuk dilakukan oleh para pengusaha atau masyarakat sipil karena banyak tahapan administrasi yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.

Kalaupun mudah dilakukan, pastinya harus ada ‘orang dalam’ yang dapat mengurus hal-hal administrasi, belum lagi adanya pungutan liar (pungli) demi memuluskan perizinan.

Kenyataan hal itu, diakui oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia. Dia mengungkapkan betapa sulitnya para pelaku usaha mengurus perizinan seperti pelaku UMKM yang sudah mencapai 65 juta pelaku UMKM.

“Izinnya tuh susahnya minta ampun. Dipungut lagi. Betul toh?” kata Bahlil.

Menurutnya dalam perizinan administrasi saat ini tidaklah efisien karena harus mengurus dari tingkat dinas, kepala bidang, bupati hingga tingkat menteri. Apalagi, dalam proses perizinan tersebut masih dilakukannya lempar melempar kewenangan antara satu dinas dengan dinas lain.

“Sudah ketemu kepala dinas, kepala bidang, ketemu bupati lalu sudah teken izin. Malah yang pegang cap tidak datang. Sudah dapat cap surat, malah nomor surat yang tidak ada,” ujar Bahlil.

Dukungan Perbankan Tingkatkan Kredit UMKM

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intermediasi keuangan oleh perbankan tetap tumbuh positif dimana secara year-on-year, kredit mengalami pertumbuhan sebesar 10,62% pada bulan Agustus 2022 dengan ditopang oleh pertumbuhan di seluruh jenis kredit pada mayoritas sektor ekonomi.

Sektor perbankan juga diharapkan dapat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas melalui pembiayaan, termasuk dalam platform digital. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal 30% pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah memerlukan dukungan dari semua pihak agar dapat terlaksana dengan baik.

“Membaiknya permintaan masyarakat, diminta agar perbankan dapat menyelaraskan lending appetite ataupun penyaluran kredit bagi dunia usaha guna memastikan dukungan yang cukup bagi sektor pendorong pemulihan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri telah banyak yang menyasar kepada jenis kredit konsumsi serta UMKM. Hal ini berpotensi menjadi buffer di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kinerja UMKM yang mulai bangkit seiring meredanya pandemi, kinerja BPR/BPRS juga diharapkan semakin terungkit.

Pemerintah Fasilitasi NIB Untuk UMKM

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membagikan nomor induk berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Erick mengatakan pemberian NIB merupakan salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakan kepada UMKM. Erick bersama Bahlil dan Menteri Koperasi dan UKM mengaku mendapat amanah langsung dari Jokowi dalam meningkatkan pemberian NIB bagi para pelaku UMKM.

“Bapak Presiden menekankan dan menugaskan kami serta Kemenkop UKM untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM, tidak hanya surat izin yang sudah bergulir yang angkanya hampir tiga juta, melainkan juga pendanaan UMKM yang terus kita dorong,” ujar Erick.

Baca juga: GoTo dan Digitalisasi UMKM, Target Kemendag 250.000 UMKM

UMKM Naik Kelas

Erick menyampaikan dirinya dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga telah bersepakat untuk melakukan sinergi aset-aset milik BUMN dan Pemprov DKI Jakarta. Erick menilai sinergisitas antara BUMN dan Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan perhatian dalam kelangsungan dan peningkatan skala usaha para pelaku UMKM di Ibu Kota.

“Kita mau sinergikan aset-aset pemda dan BUMN untuk UMKM, seperti yang kita sudah lakukan di Sarinah dan PosBloc, kita cari tempat lain juga supaya UMKM ini punya tempat yang layak,” lanjut Erick.

Erick berharap upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas tak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengikis kesenjangan yang ada di Jakarta.

“Ibu Kota Jakarta yang megah tak mungkin megah tanpa kesetaraan, ini adalah salah satu bentuk intervensi mengenai kesenjangan yang makin tinggi di Jakarta. Tujuan kami di sini sama, mau memastikan UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan dan fondasi Indonesia,” ucap Erick.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian NIB kepada UMKM menjadi kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Bahlil menyebut realisasi pemberian NIB hingga Oktober telah mencapai hampir 2,5 juta NIB dan ditargetkan mencapai 3 juta hingga akhir tahun ini.

“Alhamdulillah tadi juga banyak pelaku UMKM yang minta bantuan ke Pak Erick, baik modal kerja, penyediaan tempat, dan lain-lain. Saya pikir ini bentuk terjemahan dari Bapak Presiden bahwa investasi jangan hanya mengurus urus yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil juga kita urus,” kata Bahlil.

Baca jugaMenteri Erick: HIPMI Kolaborasi dengan UMKM Dorong Indonesia jadi Ekonomi Terbesar Dunia

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

RUU PPSK Tidak Semua Koperasi Diawasi Oleh OJK

JAKARTA, duniafintech.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menimbulkan pro dan kontra. Hal itu karena didalamnya membahas tentang keberadaan kerja koperasi...

Presiden Jokowi Instruksikan Kemendag Bangun Ekonomi Digital di Sektor Perdagangan

JAKARTA, duniafintech.com - Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kementerian Perdagangan agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital. Hal itu dilakukan melalui akselerasi transformasi digital pada...

Pinjol Cepat Cair Legal Berizin OJK, Intip Nih Rekomendasinya

JAKARTA, duniafintech.com – Pinjol cepat cair adalah pinjaman melalui aplikasi di smartphone yang proses pencairan dananya sangat cepat. Pinjol atau pinjaman online berizin Otoritas Jasa...

Ini Langkah Strategi Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, duniafintech.com - Didukung dengan kemampuan penanganan pandemi yang baik, percepatan vaksinasi, peran APBN sebagai shock absorber, tingginya harga komoditas unggulan, hingga kesuksesan Presidensi...

Dollar ke Rupiah Hari Ini, Cek Kurs BCA, Mandiri, dan BRI

JAKARTA, duniafintech.com – Dollar ke rupiah hari ini, sesuai kurs, melemah pada level Rp 15.618 di perdagangan pasar spot Selasa (6/12). Diketahui, rupiah melemah 0,99%...
LANGUAGE