Viral Denda Rp 30 Juta Mengintai Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Bilang Begini

JAKARTA, duniafintech.com – Kabar tentang denda Rp 30 juta bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak bayar iuran sempat viral di media sosial. Terkait hal itu, BPJS Kesehatan angkat suara dan mengeluarkan pernyataan.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, denda Rp 30 juta merupakan batas maksimal yang dibebankan kepada peserta. Sejatinya denda hanya 5% dari total biaya layanan di rumah sakit sehingga tidak mungkin dendanya lebih besar dari biaya pelayanan.

“Jadi denda artinya 5% dari total biaya di rumah sakit, yang 2020-2021 itu hanya 2,5%. Jadi tidak mungkin itu lebih besar dari dana pelayanan,” kata Ghufron dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, dikutip Senin (6/6/2022).

Baca juga: Kelas 1 Sampai 3 BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Tarifnya Jadi Segini? 

Berdasarkan laporan yang dia terima sampai saat ini disebut belum ada peserta yang denda sampai Rp 30 juta. 

“Kalau sampai didenda Rp 30 juta, artinya Rp 600 juta pelayanan (BPJS Kesehatan) itu habisnya, seperti itu, kalau untuk 1 bulan. Jadi ini perlu dipahami,” katanya.

Ghufron mengatakan denda pelayanan akan diberikan jika peserta tidak mau membayar iuran setiap bulan. ‘Hukuman’ ini diberikan bagi peserta yang memiliki tipe hanya membayar ketika menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

“Itu adalah denda pelayanan. Jadi orang yang menunggak, itu tiba-tiba katakan sudah 5 tahun atau 1 bulan butuh pelayanan ke rumah sakit, dia nggak mau bayar rutin, jadi maunya kalau butuh dia ke rumah sakit itu yang kemudian didenda,” imbuhnya.

Baca juga: Lengkap! Begini Cara Pencairan BPJS Online Ketenagakerjaan

Melansir detik.com, keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Hal ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa ikut kepesertaan dan membayar iuran BPJS Kesehatan adalah kewajiban.

“Intinya jangan sampai terlambat bayar. Kalau tidak mampu, lapor ke dinas sosial, RT/RW lapor membantu untuk dia dimasukkan dalam data DTKS kemudian nanti ke Kemensos, Kemensos komunikasi ke kami,” ungkap dia. 

Baca juga: BPJS Kesehatan Tanpa Kelas, Bagaimana Iuran dan Konsepnya?

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada