JAKARTA, duniafintech.com – Suara berbeda datang dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) di tengah ramainya pemberitaan terkait tersangka mafia minyak goreng yang diungkap oleh Kejaksaan Agung.
Pasalnya, GIMNI terkesan membela tersangka mafia lantaran tidak terima anggotanya terjerat kasus ekspor minyak sawit mentah yang berbuntut kelangkaan minyak goreng di dalam negeri belakangan ini.
Tidak tanggung-tanggung, GIMNI pun meminta supaya pemerintah meluruskan duduk perkara sambil juga mengancam bakal keluar dari program mandatori minyak goreng subsidi.
Demikian diutarakan oleh Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga. Kata dia, terseretnya tiga perusahaan dan jajaran manajemen dari Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas, dan Permata Hijau Group, dalam dugaan kongkalikong izin ekspor minyak sawit mentah (CPO), mesti dijelaskan secara terang.
Hal itu karena, imbuhnya, pengusaha justru sudah menjalankan sesuai aturan pemerintah, yaitu menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen CPO ke domestik untuk mendapat persetujuan ekspor (PE).
“12 Februari—4 Maret, Bapak Menteri mengaku dapat 419 ribu ton DMO, kali lima berarti 2,2 juta. Apakah ekspor kami pada saat itu sudah 2 juta? Bukan. Jadi, domestik sudah terpenuhi, ekspor belum ada. Itu aja gambarannya,” katanya, dikutip dari Bisnis.com.
Padahal, terang Sahat, pengusaha atau pengekspor telah bekerja keras dan berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada untuk memperoleh persetujuan ekspor (PE).
“Jika mereka jika tidak menunggu di Kemendag sampai jam 4 pagi, kami tidak dapat PE itu. Makanya nungguin sampai jam 4 pagi,” sebutnya.
“(Namun) Itu yang menjadikan sebagai bukti bahwa mereka mendekati pejabat. Bukan. Jadi, mereka yang bekerja sesuai regulasi itu yang menyakitkan.”
Diakuinya, pihaknya kecewa atas penetapan tersangka tersebut dan mengancam industri minyak goreng mundur dari partisipasi minyak goreng subsidi sekarang ini jika tidak diselesaikan.
Oleh sebab itu, GIMNI juga mengancam bakal keluar dari program produksi minyak curah yang digulirkan untuk menormalkan harga minyak goreng di pasar.
“Makanya saya WA ke Dirjen Perindustrian, Pak Putu. Kalau ini begini, kami akan mengundurkan diri dari minyak curah ini. Karena apa? Karena kami yang ditangkapi,” tuturnya.
Lebih jauh, ia pun meminta Kejagung untuk memperjelas manipulasi soal PE ini.
“Itu maksudnya dibereskan mereka melakukan manipulasi dengan PE itu di mana? Diperjelas, jadi jangan dituduh tanpa ada bukti,” tegasnya.
Penulis: Kontributor/Boy Riza Utama
Editor: Rahmat Fitranto
