DuniaFintech.com – Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kominfo butuh dana tambahan untuk mendukung percepatan digitalisasi Nasional pada tahun depan. Kominfo tengah menyiapkan lima program prioritas, salah satunya untuk optimalkan transformasi digital menuju masyarat yang mampu mengikuti teknologi termasuk internet pada saat new normal di Indonesia.
Johnny G. Plate selaku Mentri Kominfo mengatakan, “Kominfo butuh dana sebesar Rp 22,57 triliun untuk program digitalisasi nasional. Sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp16,82 triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru. Di satu sisi, ada penyesuaian postur anggaran (refocusing) pada tahun ini, yang berfokus pada penanganan pandemi corona.”
Johnny menambahkan, anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020. Rincian dari ke lima program itu antara lain, Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.
Baca Juga:
- Pertumbuhan Startup Asuransi Digital Stabil Selama COVID-19
- Jakarta Great Online Sale, Lazada Sambut Ulang Tahun Jakarta
- Aplikasi Penghasil Uang untuk Bantu Tambah Pundi-Pundi
“Pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan TIK untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional. Oleh karena itu Kominfo butuh dana/ tambahan anggaran (ABT) rupiah murni sebesar Rp2,33 triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah nonkomersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020,” ungkap Johnny
Kementerian juga akan berfokus pada pembangunan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab, baru 70.670 dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia yang sudah bisa mengakses layanan internet generasi keempat (4G). Masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G. Mayoritas atau sebanyak 9.113 di antaranya masuk 3T.
Komisi I DPR pun menilai infrastruktur digital Indonesia belum siap untuk mendukung produktivitas di tengah virus corona. Hal ini tecermin dari sebagian siswa di daerah yang kesulitan belajar dari rumah. Ia mendorong Kominfo untuk mengoptimalkan infrastruktur digital, supaya bisa digunakan oleh seluruh warga, khususnya di wilayah 3T
Menurut Menkominfo, beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kemenkominfo. Salah satu contohnya adalah aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom.
(DuniaFintech/VidiaHapsari)
