27.9 C
Jakarta
Rabu, 6 Juli, 2022

Aturan Kelas 1-3 BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Ini Daftar Iuran Terbarunya 

JAKARTA, duniafintech.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah mengumumkan rencana penghapusan pelayanan kelas 1-3 rawat inap mulai Juli 2022. Mengenai kelas itu, mari simak daftar iuran BPJS Kesehatan terbaru ini. 

Melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri, pihak BPJS Kesehatan memberikan gambaran terkait aturan iuran terbaru pelaksanaan iuran kelas rawat inap BPJS Kesehatan.

Unggahan tersebut sekaligus menampik isu yang sempat beredar soal iuran tunggal sebesar Rp75.000 dalam proses pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“Tenang Sahabat! Iuran BPJS Kesehatan tidak berubah kok. Besaran Iuran BPJS Kesehatan masih sama, sesuai dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020,” tulis BPJS Kesehatan, dikutip pada Senin (13/6/2022).

Baca juga: Segera Diurus Ya! BPJS Kesehatan Akan Jadi Syarat Urus SIM

Melansir Bisnis.com, mengacu pada PP No 62 Tahun 2022, segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Peserta dan Penduduk yang didaftarakan oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, iuran yang dibebankan kepada peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 5 persen dari besaran upah dengan rincian, 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Pekerja.

Adapun, upah yang dimaksud bagi PPU bukan penyelenggara negara (swasta) adalah gaji pokok ditambah tunjangan dengan batas upah paling rendah sebesar UMR tiap daerah masing-masing.

Baca jugaBPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah, ATR/BPN: Tak Pengaruhi Skema Perdagangan

Sementara itu segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) besaran iuran yang harus dibayarkan terbagi menjadi 3 kelompok.

Daftar Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

  • Kelas I sebesar Rp150.000 tiap orang per bulan
  • Kelas II Rp100.000 tiap orang per bulan
  • Kelas III sebesar Rp35.000 tiap orang per bulan.
  • Terakhir, bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) serta Peserta dari Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah iuran dipatok sebesar Rp42.000 per orang tiap bulan yang akan ditanggung dan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat (PBI JKN) dengan dengan kontribusi Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri menuturkan bahwa perhitungan besaran iuran BPJS yang akan disesuaikan dengan besaran penghasilan.

“Iuran sedang dihitung dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial, salah satunya dengan besaran penghasilan,” tutur Asih. 

Baca jugaBerapa Penghasilan YouTuber? Simak di Sini Cara Menghitungnya

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Pinjaman Online Resmi OJK 2022, Cek di Sini

JAKARTA, duniafintech.com - Pinjaman Online resmi OJK 2022 tentunya lebih terjamin dan terpercaya. Izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menaunginya menjadi...

Biaya Kartu Kredit BCA di Semua Jenis Kartu

JAKARTA, duniafintech.com – Biaya kartu Kartu Kredit BCA tentunya sangat penting untuk diketahui, utamanya oleh para pengguna kartu kredit BCA. Hal itu karena ada sejumlah...

Cara Menambang Bitcoin di Android, Mari Kita Coba! 

JAKARTA, duniafintech.com - Cara menambang bitcoin di android sepertinya penting untuk diketahui publik. Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang sedang populer. Semua...

Tips Memilih Pinjaman Online Resmi, Dijamin Pasti Aman

JAKARTA, duniafintech.com - Pinjaman online resmi merupakan pilihan yang sangat tepat bagi masyarakat.  Pandemi Covid-19 yang mengejutkan dunia membuat banyak orang membutuhkan kredit online saat...

Cara Menggunakan LinkAja PayLater, Mudah Kok!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara menggunakan LinkAja PayLater, apakah sesulit yang kamu bayangkan? Tentu saja tidak. Caranya sangat mudah kok! Seperti diketahui, ada banyak layanan PayLater...
LANGUAGE