duniafintech.com – Setelah melalui proses panjang masalah regulasi mata uang virtual, Australia akhirnya resmi menerapkan regulasi resminya di bawah naungan AUSTRAC.
Perangkat regulatif baru Australia yang berkaitan dengan cryptocurrency secara resmi telah diadopsi sebagai undang-undang ini mewajibkan bisnis pertukaran mata uang digital mematuhi regulasi mata uang virtual yang dibuat oleh negara.
Baca juga: 4 ALASAN MENGAPA PROGRAM lOYALITAS PELANGGAN PENTING UNTUK BISNISMU
Pelaku pertukaran cryptocurrency sekarang harus mendaftar dan melaporkan ke Pusat Analisis dan Analisis Transaksi Australia (Australian Transaction Reports and Analysis Centre/AUSTRAC). AUSTRAC telah mengeluarkan dokumen yang menguraikan kewajiban utama pertukaran mata uang digital di bawah pedoman baru.
Peraturan Australia untuk pertukaran cryptocurrency melalui AUSTRAC menyatakan bahwa “Prinsip kebijakan periode enam bulan akan diberlakukan mulai 3 April 2018” – selama itu CEO AUSTRAC hanya dapat mengambil tindakan penegakan jika bisnis DCE gagal mengambil langkah yang masuk akal untuk memenuhi aturan yang diterapkan.
Selama periode enam bulan pihak terkait juga akan melihat “Pengaturan Pendaftaran Transisi” tersedia untuk bisnis yang ada untuk memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan layanan bisnis sementara aplikasi pendaftaran mereka sedang dipertimbangkan.
Bisnis pertukaran mata uang digital yang ada akan perlu mendaftar untuk pengaturan pendaftaran transisi pada 14 Mei . AUSTRAC memperingatkan bahwa penyediaan layanan penukaran mata uang digital yang tidak terdaftar akan dikenai saanksi pelanggaran pidana dan konsekuensi hukuman sipil.
Baca juga: MOTRANSFER TAWARKAN PROSES MENGIRIM UANG DENGAN PRAKTIS
Hingga hari ini Pertukaran mata uang digital Australia, Independent Reserve dan CoinSpot adalah yang pertama untuk mengkonfirmasi kepatuhan dengan aturan baru tentang regulasi mata uang virtual yang berlaku kemarin. Setelahnya diharapkan akan lebih banyak pelaku bisnis mata uang virtual yang mendaftarkan diri ke AUSTRAC demi menghindari sanksi dan tetap bisa menjalankan bisnis sebagai mana mestinya.
Written by: Dita Safitri
