JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait strategi Kementerian Perdagangan dongkrak ekspor di tengah animo hilirisasi komoditas unggulan.
Sebagaimana diketahui, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor pada Juni 2023 mengalami pelemahan 5,08 persen month to month (mtm), dan turun 21,18 persen secara year on year (yoy).
Berikut ini berita ekonomi hari ini selengkapnya, seperti dikutip dari Bisnis.com.
Baca juga: Berita Bitcoin Hari Ini: Bitcoin Kembali Loyo, Dogecoin Perkasa
Berita Ekonomi Hari Ini: Strategi Ekspor untuk Tingkatkan Nilai Tambah Produk
Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Kemendag, Marolop Nainggolan menuturkan bahwa strategi ekspor lebih diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan iklim usaha yang kondusif. Penetrasi pasar untuk produk hasil hilirisasi, kata dia lebih diutamakan ke negara-negara yang menjadi pasar ekspor nontradisional.
Ia pun mengakui, bahwa pelemahan ekspor terbesar terjadi di negara-negara traditional market seperti Eropa Utara, Eropa Timur dan Karibia. Kendati demikian, sejumlah kawasan tujuan ekspor, justru mengalami pertumbuhan signifikan seperti ekspor ke Asia Tengah naik 139,17 persen, Afrika Selatan naik 115,01 persen, Amerika Tengah naik 81,54 persen, Asia Selatan naik 13,42 persen dan Asia Barat naik 11,35 persen secara bulanan.
Dikatakannya, lima mitra dagang Indonesia dengan sumbangsih pertumbuhan ekspor tertinggi selama paruh pertama 2023 yakni Kamboja, Meksiko, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Spanyol.
“Ini menjadi bukti, pasar nontradisional merupakan pasar potensial bagi perluasan dan pengembangan ekspor nonmigas Indonesia di tengah perlambatan perekonomian global,” kata Marolop, dikutip pada Selasa (25/7/2023).
Lebih jauh, ia pun menyebut bahwa peningkatan akses pasar ekspor dilakukan melalui perjanjian perdagangan dan misi dagang. Seiring itu, peningkatan literasi digital UMKM menjadi fokus Kemendag untuk mendongkrak jumlah eksportir baru.
Perlambatan Kinerja Ekspor dan Impor
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku cukup waswas terhadap perlambatan kinerja ekspor dan impor yang terjadi. Musababnya, pelemahan ekspor dikhawatirkan akan berdampak pada realisasi dan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Sebagai gambaran, pada semester I/2023 pendapatan negara dari bea keluar mengalami kontraksi sebesar 77 persen (yoy) dibanding periode yang sama pada 2022 atau anjlok dari Rp23,1 triliun menjadi Rp5,3 triliun.
Penurunan pendapatan dari bea keluar tersebut utamanya disebabkan oleh harga komoditas ekspor utama seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara lebih rendah di tahun ini. Di sisi lain, volume ekspor komoditas tambang seperti tembaga dan bauksit juga terjadi sebagai imbas dari hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dicanangkan pemerintah.
Berita Ekonomi Hari Ini: Indonesia Naik Satu Tingkat, Makin Banyak Masyarakat Miskin?
Sebelumnya diberitakan, Indonesia telah berhasil naik satu tingkat menjadi negara berpendapatan menengah atau upper-middle income country yang terjadi pada Juni 2023. Pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia pun kini naik mencapai US$4.580 per tahunnya.
Mengacu pada data Bank Dunia, negara berpendapatan menengah atas ditetapkan memiliki Gross National Income (GNI) per kapita atau pendapatan per kapita per tahunnya di kisaran US$4.466 sampai US$13.845. Dari kondisi itu, terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sudah lebih baik.
Dalam kurun waktu yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan garis kemiskinan di Indonesia justru naik, yang sebelumnya Rp535.547,00/kapita/ bulan pada September 2022, menjadi Rp550.458,-/kapita/bulan per Maret 2023.
Artinya, masyarakat yang seharusnya sudah naik status ke atas garis kemiskinan, justru kembali mendekati garis kemiskinan. Bahkan Bank Dunia mematok garis kemiskinan ekstrem menjadi US$2,15 dari sebelumnya US$1,9 per kapita per hari
Dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS, maka garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar Rp32.250 per kapita per hari atau Rp967.500 per kapita per bulan. Dengan demikian, seseorang yang pendapatannya di bawah Rp1 juta per bulan tersebut, tergolong sebagai miskin ekstrem.
Ekonom melihat klasifikasi yang ditetapkan Bank Dunia tersebut tidak adil dan kurang mempertimbangkan negara-negara besar dan luas, seperti Indonesia.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: OJK Ungkap Faktor Pemicu Terus Naiknya Kredit Macet Fintech
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menyampaikan angka agregat GNI untuk negara besar dengan keragaman dan kesenjangan yang begitu luas seperti indonesia, tidak dapat diperlakukan dengan negara yang kecil.
“Kami [Indonesia] terlalu luas, Bank Dunia harus melihat indikator-indikator lain yang tidak hanya melihat GNI per kapita, dan tidak hanya stuck pada klasifikasi oleh Bank Dunia,” katanya, dikutip dari Bisnis.com.
Salah satu yang dilihat, yaitu tingkat kesenjangan yang meningkat dalam laporan terakhir BPS Rasio gini meningkat yang berarti adanya pelebaran ketimpangan dari 0,381 poin pada September 2022 menjadi 0,388 poin pada Maret 2023, atau meningkat sebesar 0,007 poin.
“Angka kemiskinan juga sebetulnya menurun, tetapi orang di sekitar garis kemiskinan masih banyak,” tambahnya.
Mengingat pada dasarnya masyarakat menengah ke bawah rentan terhadap gejolak ekonomi, untuk itu kebijakan pemerintah bukan hanya distribusi bantuan sosial, namun juga pengembangan infrastruktur dan sektor prioritas ekonomi.
Penyaluran bansos yang menjadi amunisi pemerintah dalam menurunkan kemiskinan akan berjalan sesuai harapan bila infrastruktur dalam kondisi memadai. Infrastruktur menjadi penting karena tercermin dari porsi produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang 58 persennya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Itu berarti distribusi secara regional itu tidak banyak bergeser, ini berarti aspek kesenjangan antarwilayah yang harus dilihat di luar peningkatan GNI per kapita yang menjadi dasar ukuran Bank Dunia untuk mengklasifikasikan suatu negara, jadi itu kuncinya,” tutup Faisal.
Baca juga: Berita Kripto Hari Ini: Ini Alasan Ripple Ajukan Lisensi Kripto di Inggris Raya
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
