JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap solid dan terkendali, meskipun dihadapkan pada berbagai guncangan dan pelemahan di tingkat global.
Sri Mulyani mengungkapkan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tiga tetap positif, didukung oleh inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, dan pemulihan daya beli masyarakat.
Dia mencatat hingga Agustus 2023, Indonesia mencatatkan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur sebesar 53,9, berada dalam zona ekspansif, dan melampaui negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur yang kuat dan tumbuh.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Stok Beras Cukup, Pemerintah Tetap Impor
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus selama 40 bulan berturut-turut, meskipun ekspor dan impor mengalami penurunan. Meskipun ekspor Agustus 2023 mengalami kontraksi sebesar 21,2% (YoY), dan impor turun sebesar 14,8% (YoY), surplus neraca perdagangan mencapai USD3,12 miliar pada bulan Agustus dan USD24,34 miliar dalam akumulasi Januari hingga Agustus.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa inflasi di Indonesia masih terkendali, dengan inflasi bulan Agustus sebesar -0,02% (mtm), 1,43% (ytd), atau 3,3% (YoY).
“Inflasi yang terkendali ini membantu menjaga daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Meskipun kondisi ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang baik, Menkeu mengingatkan akan pentingnya terus mengawasi kondisi global yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi melalui APBN yang kuat dan sehat.
“APBN yang sehat dan kuat bisa melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi kita untuk tetap tumbuh dan pulih,” kata Sri Mulyani.
Dia juga menekankan perlunya terus mengkalibrasi kebijakan ekonomi untuk menghadapi dinamika global yang terus berubah. Perekonomian Indonesia tetap berada di jalur yang positif, meskipun tantangan global yang tak pasti.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Hasil KTT Asean 2023: 93 Dokumen dan 2 Kesepakatan Konkret
“Melalui langkah-langkah yang bijaksana dan ketahanan ekonomi yang kuat, Indonesia dapat terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.
Surplus APBN Terus Berkembang hingga Agustus 2023
Hingga akhir Agustus 2023, APBN Indonesia masih mencatat surplus yang signifikan. Realisasi APBN menunjukkan surplus sebesar Rp147,2 triliun, sementara keseimbangan primer mencapai surplus sebesar Rp422,1 triliun.
Hal ini mencerminkan realisasi pendapatan negara yang telah mencapai Rp1.821,9 triliun atau 74% dari target APBN tahun 2023, dengan pertumbuhan sebesar 3,2%. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7% dari target APBN tahun 2023.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mengalami penurunan yang tajam. Meskipun terjadi penurunan tren pertumbuhan, belanja negara tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Neraca Perdagangan Capai US$3,12 Miliar
Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan anggaran melalui utang mengalami penurunan sebesar 40%. Pembiayaan melalui utang masih berjalan sesuai rencana dan dielola dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global. Selain itu, pengelolaan utang dilakukan secara prudent, efisien, dan transparan.
Hingga Agustus 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang hanya mencapai Rp198 triliun atau 28,4% dari target APBN 2023, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp332 triliun. Realisasi ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp183 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp15 triliun.
APBN Indonesia terus memperkuat kekuatannya dan menjaga kesehatan fiskalnya. Hal ini memungkinkan APBN untuk berfungsi sebagai instrumen yang mampu menghadapi perubahan global yang cepat, termasuk lonjakan inflasi dan peningkatan suku bunga.
“Saat APBN tetap terjaga, kita dapat melindungi masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi. APBN yang kuat memiliki peran penting dalam stabilisasi, alokasi efisien, dan perbaikan distribusi,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah dan DPR Sepakati Prioritas APBN 2024 dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global
Pemerintah Indonesia bersama Anggota DPR RI telah mencapai kesepakatan penting mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBN 2024 akan menjadi instrumen kebijakan yang dapat mengatasi gejolak ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tantangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global masih ada, termasuk dampak inflasi dan perang di Ukraina. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan APBN 2024 yang bijaksana untuk menghadapinya.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: QR Code Jadi Salah Satu Proyek Strategis ASEAN
“Kami ingin menekankan bahwa gambaran mengenai gejolak ekonomi dan dinamika global saat ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekhawatiran atau pesimisme, tetapi untuk memberikan pemahaman tentang konteks pelaksanaan dan tantangan dalam mengelola APBN tahun 2024, di mana APBN diharapkan tetap menjadi instrumen utama yang dapat diandalkan untuk mengelola berbagai potensi gejolak,” jelas Sri Mulyani
Menurutnya, APBN harus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan karena masih banyak agenda pembangunan yang harus dikejar. APBN juga diharapkan menjadi alat untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
“Tahun 2024 adalah tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sehingga APBN 2024 memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan fondasi yang kuat serta berkelanjutan untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi,” tambahnya.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Sektor Pajak dan APBN Terkendali
Asumsi dasar makro yang disepakati oleh Pemerintah bersama DPR RI untuk APBN 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US$82 per barel, serta produksi minyak dan gas.
“Pendapatan negara pada tahun 2024 diharapkan mencapai Rp2.802,3 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Penting untuk memastikan bahwa optimisasi pendapatan negara dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan daya beli masyarakat,” ujar Menkeu.
Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan mencapai Rp3.325,1 triliun, yang terbagi antara Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Defisit APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,29% PDB atau sekitar Rp522,8 triliun, dengan pengelolaan utang yang hati-hati di tengah gejolak dan dinamika suku bunga global yang lebih tinggi.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pembiayaan investasi sebesar Rp176,2 triliun pada tahun 2024, yang akan dilakukan dengan selektif dan intensif, termasuk dalam memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki tata kelola yang baik.
Dalam menghadapi dinamika global yang terus berlangsung, dukungan DPR RI terhadap pemerintah sangatlah penting. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024 agar tetap efektif sebagai alat kebijakan dan pembangunan.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Menkeu Ungkap Realisasi APBN Capai 32,8%
“APBN 2024 memiliki peran strategis dalam transisi pemerintahan yang baru. Semoga proses regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan menghasilkan pemimpin yang amanah serta memberikan kepercayaan untuk melanjutkan upaya mencapai Indonesia Emas 2045,” tutup Sri Mulyani.
