JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait pemerintah Indonesia mengumumkan dukungan kuat pendanaan sebagai elemen krusial dalam mewujudkan ambisiusnya untuk melakukan transisi energi. Upaya ini dijalankan melalui kemitraan yang signifikan, yakni Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP), yang dirintis dalam forum G20 di Bali pada November 2022.
“Ini adalah kemitraan luar biasa bagi Indonesia, berkolaborasi dengan mitra yang memiliki visi serupa untuk memajukan negara ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang merupakan salah satu motor ekonomi global, harus dijaga bersama untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya di tengah ketidakpastian global,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim Erick Tohir.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Neraca Perdagangan Catatkan Surplus
Senada dengan Erick, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan JETP diarahkan sebagai jembatan strategis bagi Indonesia dalam mendorong transisi energi sesuai dengan komitmen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan tujuan Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
“JETP adalah langkah maju untuk mempercepat transisi energi sesuai dengan komitmen ENDC, dengan aspirasi mencapai net zero emission pada tahun 2060,” kata Arifin.
Pencapaian Peta Jalan Net Zero Emission:
Rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas, dan mekanisme pembiayaan dalam dokumen CIPP dianggap sebagai komitmen JETP untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan berbasis energi hijau.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Harga Properti Meningkat, Penjualan Turun
Seiring dengan itu, Kementerian ESDM telah menyiapkan peta jalan net zero emission sektor energi hingga tahun 2060. Target ambisius JETP dianggap lebih tinggi daripada target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan Net Zero Emission (NZE) sektor energi.
“Target-target JETP ini adalah kondisional dan memerlukan kerjasama teknis serta pendanaan untuk dicapai,” ujar Arifin.
Katalis Investasi dan Dukungan Global:
Kerja sama JETP diharapkan menjadi katalis untuk investasi dan dukungan lebih lanjut. Dalam konteks ini, fokus diberikan pada pengembangan dan penguatan jaringan transmisi energi sebagai fondasi utama transisi energi.
“Tanpa transmisi, tidak akan ada transisi. Kerjasama teknis dan pendanaan diperlukan untuk mempercepat implementasi proyek-proyek prioritas yang tercantum dalam dokumen CIPP di semua bidang investasi,” tambah Arifin.
Komitmen Pendanaan dan Jalinan Mitra Kerja:
Dalam upaya mewujudkan transisi energi yang adil, Arifin menyatakan pentingnya dukungan dari negara-negara mitra, lembaga keuangan, pelaku bisnis, termasuk perusahaan milik negara dan sektor swasta. Jalinan kerja sama ini diharapkan memastikan bahwa transisi energi memperhatikan aspek sosioekonomi dan lingkungan.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Penerimaan Pajak Naik, Utang LN Turun
“Dukungan dari negara sahabat di International Partners Group (IPG), lembaga keuangan, pelaku usaha, baik perusahaan milik negara maupun swasta, bersama-sama dengan kementerian, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci bagi pencapaian tujuan transisi energi di Indonesia,” ujar Arifin.
Peran JETP dan Komitmen Pendanaan:
Peresmian dokumen CIPP memulai fase implementasi kerja sama dengan JETP. “Kini saatnya merealisasikan komitmen bersama dan mewujudkan transisi energi yang ambisius dan adil bagi Indonesia,” tegas Arifin.
JETP melibatkan Indonesia bersama negara-negara maju dalam International Partners Group (IPG), yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta melibatkan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norway, Prancis, dan Uni Eropa.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Tambah 10 % Saham Freeport
“Terima kasih kepada semua pihak, khususnya negara sahabat, atas inisiatif mereka dalam membangun kemitraan global untuk transisi energi yang adil,” ungkap Arifin.
Komitmen pendanaan awalnya senilai 20 miliar dolar AS, kini telah mencapai 21,6 miliar dolar AS dengan penambahan dari berbagai pihak, termasuk dana.
Pemerintah Tepis Pendanaan Transisi Energi Jadi Jebakan Utang
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Dokumen tersebut memuat rencana investasi transisi energi yang dicanangkan melalui kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia.
Tak sedikit pihak yang mengkhawatirkan bahwa pendanaan untuk transisi energi dapat menjadi jebakan utang bagi Indonesia. Namun, Menko Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, menepis kekhawatiran tersebut.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Naikan Subsidi Motor Listrik
Erick menjelaskan bahwa investasi transisi energi dari JETP akan difokuskan pada hal yang produktif, yakni membuat penggunaan energi di Indonesia lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Sama seperti kredit sepeda motor, yang digunakan untuk hal produktif seperti ngojek. Pendanaan ini akan kembali menghasilkan manfaat bagi negara,” ungkap Erick.
Dia menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi utang yang tidak produktif, dan jika memang tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka akan diambil langkah tegas.
“Jika ada utang yang tidak produktif dan terkait dengan tindakan koruptif, itu yang akan kita sikat. Namun, jika utang digunakan secara produktif, itu adalah hal yang biasa,” tegas Erick.
Erick menyamakan pendanaan dalam konteks ini dengan praktik bisnis, di mana utang, jika digunakan untuk tujuan produktif, umumnya dianggap sebagai bagian yang sah dari strategi keuangan.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Monitor Pembangunan Smelter
“Pengusaha biasanya memiliki struktur keuangan dengan 70% modal sendiri dan 30% utang. Jadi, utang yang terlibat dalam praktik korupsi dan pemborosan yang akan kita sikat. Namun, jika utang digunakan untuk hal-hal produktif, itu adalah hal yang biasa,” jelas Erick.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pendanaan untuk proyek transisi energi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomis dan produktivitas yang berkelanjutan bagi negara.
