JAKARTA, duniafintech.com – Berita fintech Indonesia terkait langkah fintech P2P lending Investree memperkuat manajemen risiko gagal bayar.
Dalam hal ini, Investree menekankan akan terus melakukan penguatan manajemen risiko kredit sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang sudah disalurkan.
Namun, fintech ini juga menilai hal tersebut harus dilakukan beriringan dengan peningkatan pemahaman pengguna platform fintech lending, baik lender maupun borrower.
Berikut ini berita fintech Indonesia selengkapnya, seperti disitat dari Kontan.co.id, Selasa (6/6/2023).
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Moratorium Pinjol akan Dicabut OJK, Ini Tanggapan MPR
Berita Fintech Indonesia: Dilarang Menjamin atau Mengembalikan Pendanaan
Menurut Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, seluruh platform fintech lending, termasuk Investree, dilarang untuk menjamin atau mengembalikan pendanaan jika terjadi risiko kredit seperti gagal bayar. Hal itu didasarkan pada POJK Nomor 10 Tahun 2022.
Mengingat bahwa platform fintech lending hanya memfasilitasi pertemuan dan terbentuknya perjanjian antara lender dan borrower, salah satu kewajiban utama semua platform adalah menyampaikan disclaimer risiko kepada calon pengguna platform.
Artinya, segala risiko yang timbul dari kesepakatan perdata antara pemberi dan penerima pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing pihak.
“Sesuai aturan tersebut, maka sebetulnya jika terjadi risiko kredit yang gagal bayar itu bukan Investree melainkan Borrower. Ibaratnya, Investree hanya sebatas platform yang memfasilitasi Lender dan Borrower bertemu, namun akad perjanjian hanya berlangsung antara kedua belah pihak,” ucapnya dalam keterangan resminya.
Namun, kata Adrian lagi, Investree tidak tinggal diam bila borrower tidak mampu mengembalikan dana pada periode bayar yang telah disepakati.
Ia menyampaikan, perusahaan terus meningkatkan layanan customer support dan menginformasikan disclaimer risiko pada halaman pertama website Investree sebagai bagian dari keterbukaan informasi untuk calon pengguna dalam memahami seluruh ketentuan fintech lending.
Ditambahkannya, Investree sudah mempersiapkan dua upaya untuk memastikan pelayanan optimal bagi lender dan borrower jika terjadi risiko kredit.
Pertama, penguatan aspek komunikasi risiko kepada lender dan borrower, mulai dari mengencangkan upaya penyampaian penjelasan yang jauh lebih personal kepada seluruh pemberi pinjaman oleh tim komunikasi melalui saluran komunikasi resmi.
“Penjelasan ini mencakup informasi berkala kepada lender mengenai risiko kredit. Semakin tinggi potensi keuntungan semakin potensi kehilangan pendanaan, risiko investasi yang melekat dengan lender dan rekomendasi untuk mendiversifikasi portofolio lender. Lebih lanjut, Investree akan segera menginformasikan pada lender apabila borrower mengalami wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya,” jelas Adrian.
Kedua, percepatan penyelesaian pinjaman borrower. Langkah ini ditempuh dengan mendorong borrower untuk segera menyelesaikan pinjamannya dengan berbagai cara sesuai dengan POJK 10/2022, seperti rencana restrukturisasi dan tindakan hukum kepada peminjam berdasarkan perjanjian atau kesepakatan.
Investree melakukan usaha-usaha penagihan kepada Borrower sebagai komitmen kami untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih Lender.
“Menyikapi pemberitaan yang sedang marak tentang Investree, pada intinya kami terus berkomitmen untuk memberikan penyelesaian optimal bagi lender dan borrower, termasuk mengirimkan informasi real-time terkait pendanaan kepada lender. Kami juga melakukan peningkatan kualitas komunikasi dengan memperkuat kanal Customer Support serta mengakselerasi penyelesaian pinjaman melalui beberapa cara seperti restrukturisasi dan litigasi,” tutur Adrian.
Dukung UMKM yang Jadi Vendor Pemerintah
Adrian menambahkan, Investree terus mendukung pertumbuhan pelaku UMKM yang terlibat dalam proyek pengadaan atau tender pemerintah melalui digitalisasi pembiayaan.
Sejak 2020, Investree bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) termasuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam rangka menyalurkan pinjaman kepada para pemenang tender pemerintah di ekosistem tersebut.
Penyaluran pembiayaan untuk pelaku UMKM pemenang tender pemerintah merupakan bentuk dukungan Investree terhadap fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam hal ini, kami menghadirkan akses pembiayaan berbasis digital bagi pelaku UMKM pemenang tender pemerintah. Ada lebih dari 170.000 pelaku UMKM terdaftar dalam platform pengadaan seperti LPSE dan eCatalogue. Pembiayaan berbasis digital dari Investree akan menjembatani kebutuhan tersebut sehingga pelaku UMKM dapat menumbuhkan bisnisnya–cepat dan pesat–dan pemerintah juga dapat menyelesaikan proyeknya secara optimal,” sebut Adrian.
Sejak 2020, Investree sudah menyalurkan Rp 1,2 triliun khusus untuk pembiayaan tender pemerintah.
Porsi ini mencakup sekitar 10% dari total penyaluran pinjaman Investree sejak pertama kali berdiri sampai sekarang yakni sebesar Rp13,5 triliun.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Ini Tanggapan Sri Mulyani Terkait Moratorium Pinjol akan Dicabut
Melihat portofolio Investree, penyaluran pinjaman ini didominasi oleh penerima pinjaman UMKM dari industri perdagangan barang/jasa, khususnya alat-alat kesehatan (alkes), IT dan layanan komputer, serta kreatif.
Terkait kolaborasi dengan ekosistem pengadaan elektronik, selain dengan LKPP, Investree juga sudah bekerja sama dengan beberapa rekanan atau ekosistem antara lain Mbiz, Pengadaan.com, sejumlah pemerintah daerah seperti Pemda Provinsi Jawa Barat, serta KADIN Indonesia dan HIPMI di beberapa wilayah agar lebih mudah menjangkau para pelaku UMKM yang terlibat dalam proyek pengadaan pemerintah.
Berita Fintech Indonesia: Didominasi Anak Muda, Fintech Catat Kenaikan Pengguna Baru
Sebelumnya dilaporkan, perkembangan fintech di Indonesia semakin didominasi oleh pengguna baru.
Salah satunya dapat dilihat dengan 50% Compound Annual Growth Rate (CAGR) fintech lending tahun 2018-2022 bersumber dari transaksi pengguna baru.
Kredivo dan KrediFazz sebagai platform kredit digital juga mencatatkan tren peningkatan jumlah pengguna baru yang didominasi oleh generasi muda.
Pada tahun 2022, Kredivo telah mencatatkan kenaikan jumlah pengguna baru sebesar 65% secara year-on-year (yoy).
Sementara itu, KrediFazz sebagai fintech P2P lending juga mencatatkan peningkatan jumlah pengguna baru dengan persentase peningkatan mencapai 30% pada tahun 2022 secara year-on-year (yoy).
Untuk mengimbangi peningkatan jumlah pengguna baru fintech, Kredivo bekerja sama dengan KrediFazz juga dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), melakukan edukasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya berperilaku bijak dalam menggunakan fintech dengan memahami manfaat dan risikonya.
Kegiatan yang berlokasi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta pada 30 Mei 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian program literasi keuangan dan digital Generasi Djempolan yang telah mengedukasi ribuan generasi muda yang tersebar di 10 kota sejak 2020 lalu.
Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo menyatakan, semakin meningkatnya minat terhadap layanan keuangan digital perlu diimbangi dengan edukasi, terutama mengenai manfaat dan risiko penggunaan fintech agar tercipta ekosistem yang sehat di industri ini.
“Sebagai platform kredit digital Kredivo terus memberikan edukasi mengenai fintech agar pengguna maupun calon pengguna dapat memaksimalkan fasilitas paylater secara optimal serta bijak,” terang Indina.
Meskipun angka literasi dan inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami kenaikan, tetapi masih terdapat gap antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan yang cukup tinggi yaitu mencapai 35,42%.
Tingginya gap tersebut telah membuat peran edukasi mengenai keuangan menjadi semakin krusial di masyarakat.
Melalui edukasi yang menyasar pengguna anak muda, diharapkan tingkat literasi keuangan masyarakat dapat semakin meningkat sehingga gap antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan dapat ditekan.
Dengan demikian, akan semakin tercipta ekosistem layanan keuangan yang kondusif.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia Kolaborasi dengan 6 Fintech, Bank OCBC NISP Wujudkan Inklusi Keuangan
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
