30.6 C
Jakarta
Rabu, 29 Maret, 2023

BitPAC, ICO Pertama yang Dibuat untuk Tujuan Politik

duniafintech.com – Perluasan penggunaan ICO (Initial Coin Offerings) kembali membuktikan bahwa teknologi pengumpulan dana satu ini terus dan masih akan dimanfaatkan di masa depan.

BitPAC, sebuah komite aksi politik (Political Action Committee/PAC), sedang melakukan penawaran koin awal (ICO) untuk mendukung kandidat untuk jabatan publik. Ini adalah pertama kalinya ICO dibuat untuk tujuan non bisnis seperti yang biasanya kita dengar dan saksikan bersama.

Baca juga: Mata Uang Digital Menangkal Pengaruh Destabilisasi Dolar AS

Hanya Berupa Token Utilitas, Bukan Sesuatu yang Berharga

Dan Backer, yang mendirikan BitPAC pada tahun 2014, mengungkapkan bahwa komite akan mengeluarkan token utilitas yang dijuluki Politicoin, yang akan digunakan untuk mendukung PAC dan kandidatnya yang mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Backer menekankan bahwa Politicoin yang akan datang adalah token utilitas, yang tidak akan berfungsi sebagai penyimpan nilai, menjelaskan bahwa tujuan proyek adalah untuk memberikan pemegang hak semacam hak suara kepada pemegang token. 

“Ini token utilitas, bukan sesuatu yang bernilai. Saya tidak peduli jika orang ingin membeli, menjual, memperdagangkan token mereka, jika ada pertukaran yang menganggapnya bernilai. Kami memiliki beberapa skala yang lebih besar, rencana besar atau jangka panjang tetapi kami harus memulai nya dari sini,” ungkap Backer.

Backer juga menekankan bahwa BitPAC memiliki dana sendiri tetapi mereka juga ingin melakukan ICO untuk memberikan siapa pun yang menyumbangkan PAC dengan satu Politicoin, ungkap laporan tersebut.

Awalnya, BitPAC dilaporkan berencana untuk mendukung satu kandidat tunggal, Dan Bishop, seorang senator negara bagian Carolina Utara yang mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dalam pemilihan khusus.

Namun, di masa depan, komite berencana untuk membangun sebuah platform untuk mendukung setiap kandidat terdaftar dari partai Republik dan Demokrat.

Baca juga: Kembangkan Bisnis Lewat Brand Advocacy Marketing

Mendukung Kandidat Politik dengan Menggunakan Kripto

Menurut laporan itu, pemilih akan dapat menyumbang dengan uang tunai. Namun, para pemilih harus menghubungi Backer atau anggota tim lainnya jika mereka ingin menyumbangkan mata uang kripto. Ini karena persyaratan pelaporan oleh Komisi Pemilihan Umum Federal (Federal Election Commission/FEC).

Backer menambahkan komite bisa saja menerima Bitcoin, Ethereum, dan sejumlah kripto aset lainnya selama kami dapat mengidentifikasi kontributor dan melakukan fungsi kepatuhan sehubungan dengan persyaratan pelaporan pada FEC. 

Sebelumnya, kripto juga sudah pernah digunakan untuk menggalang dana dukungan politik. Pada bulan Juli, Humanity Forward Fund, yang mendukung kandidat presiden Andrew Yang, meluncurkan sumbangan Bitcoin melalui Lightning Network.

-Dita Safitri-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Usaha Modal Kecil Untung Besar Terbaik, Intip Daftar Idenya di Sini!

JAKARTA, duniafintech.com – Usaha modal kecil untung besar bisa kamu wujudkan dengan mencoba ragam ide bisnis terbaik dalam ulasan ini. Menjalankan bisnis dengan modal kecil...

Beras Panen Raya, Komisi IV DPR RI Pertanyakan Pemerintah Ingin Impor Beras

JAKARTA, dunifintech.com - Komisi IV DPR RI mempertanyakan langkah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor 2 juta...

Cegah Resesi Ekonomi, Kemenperin Dorong Industri Tekstil Restrukturisasi Mesin

JAKARTA, duniafintech.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong restrukturisasi mesin kinerja industri Tekstil dan Pengolahan Tekstil (TPT) dalam ketidakpastian global yang berdampak pada penurunan ekspor subsektor...

Sambut Idul Fitri, Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Bisa Kendalikan Inflasi

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga daya beli terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, dalam hal...

Hore! ASN, Polri, Tenaga Pengajar, dan Pensiunan Dapat THR, Ini Besarannya

JAKARTA, duniafintech.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian THR ASN dan gaji ke-13 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15/2023 yang telah disesuaikan dengan...
LANGUAGE