JAKARTA, duniafintech.com – Kementerian Keuangan mencatat inflasi harga bahan pokok mengalami penurunan hinggal level 2,9 persen di bulan Maret.
Menurut Sri Mulyani penurunan angka inflasi harga bahan pokok tersebut merupakan cerita positif di sisi perekonomian Indonesia. Sebab hal itu bisa memicu masyarakat untuk melakukan belanja, hingga daya beli masyarakat bisa terjaga.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Antisipasi Inflasi Saat Hari Raya Idul Fitri
“Ini hal yang positif, pasti membantu dari sisi persepsi confidence masyarakat untuk melakukan belanja. Daya beli masyarakat juga bisa terlindungi kalau inflasi makin menurun,” ungkap Sri Mulyani.
Menurutnya pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional. Inflasi volatile food mengalami penurunan, disusul core inflation dengan level 2,9 persen yang juga mengalami penurunan.
“Ini adalah tren yang positif. Inflasi di negara-negara lain masih sangat struggle,” ujar Sri Mulyani.
Sisi positif inflasi Indonesia perlu dijaga. Hal ini karena inflasi di negara lain masih cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 104,3 persen dan Turki mencapai 50,5 persen.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga daya beli terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, dalam hal ini melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial.
Adapun anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. Ini bertujuan untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), termasuk program keluarga harapan (PKH) dengan anggaran Rp 28,7 triliun, bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 45,1 triliun.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemerintah Kendalikan Laju Inflasi Capai 4,97 Persen
Di sisi lain, dia menambahkan bantuan subsidi energi dan subsidi non energi juga mendapat bantuan dari pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai Rp 290,6 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan atau JKN bagi 96,8 juta keluarga tidak mampu sejumlah Rp 46,5 triliun, bantuan pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa sebesar Rp 9,7 triliun, beasiswa Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa sebesar Rp12,8 triliun.
Sementara, untuk menjaga inflasi, pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program perlindungan sosial berupa bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan anggaran mencapai Rp 8,2 triliun.
“Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen APBN di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan juga program kepada kelompok UMKM,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kinerja Bea Cukai Alami Penurunan akibat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
