JAKARTA, duniafintech.com – Data pribadi yang bocor dinilai tidak banyak yang bisa dilakukan lagi selain berdoa agar tidak disalahgunakan.
Pakar Keamanan Siber sekaligus Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban kebocoran data pribadi selain berdoa agar tak disalahgunakan.
“Tidak ada cara lain yang harus kita lakukan adalah berdoa jangan sampai disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan,” kata Ardi dalam diskusi polemik MNC Trijaya yang disiarkan secara daring sebagaimana dikutip dari IDX Channel, Minggu (11/09/2022).
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Bos Fintech Bicara Soal Data Warga RI, Ini Katanya
Seperti diketahui, dugaan data pribadi bocor berturut-turut dialami oleh sejumlah perusahaan swasta hingga pemerintah.
Mulai dari kasus KPU muncul, juga ramai pembobolan data pengguna PLN, SIM card, hingga PeduliLindungi.
Sedangkan pada 2021 dan 2020 juga muncul pembobolan data BPJS, e-Hac, indiHome, BRI Life, laporan KPAI, Bank Jatim, database Polri, Facebook, Cermati, Lazada, Tokopedia hingga sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo.
Baca juga:Â Pinjaman Online Terbaik Milik Pemerintah, Sudah Berizin OJK Lho
Lantas Ardi melihat hal tersebut bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi dalam waktu yang lama. Maraknya kebocoran data ini pun menandakan bahwa Indonesia tidak berdaya dalam menghadapi perkembangan teknologi.
“Pada saat itu sudah kelihatan sekali bahwa kita tidak berdaya menghadapi perkembangan teknologi-teknologi peretasan atau penyadapan,” ungkapnya.
Menurutnya satu hal sisi dari keamanan cyber itu adalah tergantung pada ketahanan fisik manusia dalam memantau peretasan tersebut.Â
Sebab peretas, lanjutnya adalah adalah manusia paling sabar karena mereka sabar untuk melihat celah-celah, seluk beluk dari kulit data agar bisa melakukan peretasan.
“Sekarang kita tahu SDM keamanan cyber sangat terbatas jumlahnya bukan Indonesia saja tapi global saat ini posisi sekitar 3 juta posisi yang belum terisi sepenuhnya,” ujar dia.
Walaupun negara telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2017, menurutnya hal itu belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dalam keamanan siber di Indonesia.
“Apakah cukup waktu? apa yang terjadi di dunia ini kita masih dalam ketertinggalan harus mengejar ketertinggalan di sana, SDM kurang, teknologi tidak punya,” tuturnya.
Baca juga:Â Berita Fintech Hari Ini: Tips Cermat Memanfaatkan Aplikasi Keuangan
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com.
Penulis: Kontributor/Panji A SyuhadaÂ
