JAKARTA, duniafintech.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat turut mengawasi penyaluran solar bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan dan gangguan pada sektor lain, seperti penyaluran logistik atau lainnya.
“Pengawasan harus diperketat, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyimpangan solar berdampak pada banyak hal,” kata LaNyalla, baru-baru ini.
Dikutip dari Antara, senator asal Jatim ini meminta pemerintah tetap memenuhi pasokan yang diperlukan masyarakat, dan terjaganya pasokan BBM harus menjadi skala prioritas.
“Jangan lagi diabaikan. Ketersediaan pasokan BBM harus menjadi skala prioritas yang harus dijaga pemerintah,” katanya.
LaNyalla juga meminta masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dengan bijak atau melakukan skala prioritas, dan mengimbau semua pihak untuk tak melakukan penimbunan.
“Kepada siapa pun saya imbau untuk tidak melakukan penimbunan. Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapa pun yang nekat melakukan penimbunan di tengah penderitaan rakyat,” kata LaNyalla.
Di sisi lain, Pertamina menyampaikan pengguna solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina.
Dan hanya 7 persen yang menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.
“Berangkat dari hal itu, saya mendorong kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan solar nonsubsidi,” katanya.
Truk baru bara dilarang isi solar subsidi
Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati saat berada di Jambi mengatakan bahwa sesuai undang-undang, mobil truk batu bara tidak diperbolehkan mengisi solar bersubsidi yang ada di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.
Pihaknya juga akan segera mengkaji ulang dan menyusun skema baru terkait hal itu.
“Karena mobil truk pengangkut batu bara itu merupakan industri besar yang tidak menerima subsidi solar dari pemerintah atau memakai BBM subsidi,” kata Nicke Widyawati saat kunjungan kerjanya di Jambi, Sabtu (3/4/2022).
Untuk itu Pertamina akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah ada dan akan menetapkan skema bisnis yang baru, sehingga dengan adanya aturan semuanya menjadi lebih tertib, terutama masalah mobil truk batu bara di Jambi yang berkembang pesat dampak bisnis batubara di Provinsi Jambi saat ini.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
