Hong Kong mengesahkan aturan pelaporan transaksi aset kripto untuk kepentingan pertukaran informasi perpajakan internasional. Melalui aturan tersebut, penyedia jasa aset kripto diwajibkan mengumpulkan dan melaporkan informasi identitas pengguna serta transaksi aset kripto kepada otoritas pajak mulai 2027.
Pengesahan dilakukan Dewan Legislatif Hong Kong pada 4 November 2026 melalui Inland Revenue (Amendment) (Crypto-Asset Reporting Framework and Amended Common Reporting Standard) Bill 2026.
Undang-undang tersebut mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dan pembaruan Common Reporting Standard (CRS) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pemerintah Hong Kong menyatakan CARF akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2027. Penyedia jasa aset kripto yang masuk dalam cakupan ketentuan diwajibkan mengumpulkan informasi pengguna dan transaksi untuk disampaikan kepada Inland Revenue Department (IRD).
Selanjutnya, IRD akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan yurisdiksi mitra mulai 2028.
Sekretaris Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong Christopher Hui mengatakan penerapan standar internasional tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi perpajakan dan memerangi penghindaran pajak lintas negara.
“Implementing the latest international standards for automatic exchange of information in tax matters is crucial to maintaining Hong Kong’s reputation as an international financial and commercial centre,” kata Hui dalam keterangan resmi pemerintah Hong Kong, dikutip Selasa (10/11/2026).
Identitas Pengguna dan Transaksi Aset Kripto Wajib Dilaporkan
Melalui CARF, penyedia jasa aset kripto yang memenuhi kriteria sebagai Reporting Crypto-Asset Service Provider (RCASP) harus melakukan prosedur identifikasi dan uji tuntas terhadap pengguna.
Informasi yang dikumpulkan mencakup nama pengguna, alamat tempat tinggal, yurisdiksi domisili pajak, nomor identifikasi pajak atau Tax Identification Number (TIN), serta tanggal lahir bagi pengguna individu.
Untuk pengguna berbentuk entitas, informasi yang dikumpulkan meliputi nama entitas, alamat, yurisdiksi perpajakan, TIN, serta informasi pihak pengendali apabila dipersyaratkan.
Selain identitas pengguna, CARF mencakup pelaporan berbagai jenis transaksi aset kripto, antara lain:
- Pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat.
- Pertukaran antara satu aset kripto dengan aset kripto lainnya.
- Pembayaran barang atau jasa menggunakan aset kripto yang memenuhi ambang pelaporan.
- Transfer aset kripto, termasuk transfer ke alamat dompet eksternal.
Informasi transaksi tersebut digunakan untuk membantu otoritas pajak mengidentifikasi aktivitas aset kripto yang memiliki implikasi perpajakan di yurisdiksi tempat pengguna menjadi wajib pajak.
Melalui mekanisme pertukaran informasi otomatis, data yang dikumpulkan penyedia jasa aset kripto dapat disampaikan kepada otoritas pajak di negara tempat pengguna memiliki domisili perpajakan.
Dengan demikian, transaksi aset kripto yang dilakukan melalui penyedia jasa di luar negeri juga dapat menjadi bagian dari informasi yang diterima otoritas pajak negara domisili pengguna, sepanjang terdapat hubungan pertukaran informasi yang berlaku.
Pembaruan CRS Berlaku Mulai 2028
Selain CARF, undang-undang yang disahkan Hong Kong juga mengadopsi pembaruan Common Reporting Standard (CRS).
Standar CRS yang diperbarui memperluas cakupan produk keuangan yang wajib dilaporkan, termasuk sejumlah produk uang digital, instrumen derivatif yang merujuk pada aset kripto tertentu, serta entitas investasi yang berinvestasi pada aset kripto.
Pembaruan tersebut juga memperkuat kewajiban uji tuntas lembaga keuangan dalam mengidentifikasi pemilik rekening, pihak pengendali, dan yurisdiksi domisili pajak.
Berbeda dengan CARF yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027, pembaruan CRS dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2028. Pertukaran informasi berdasarkan standar CRS yang diperbarui direncanakan dimulai pada 2029.
Pemerintah Hong Kong menyatakan pertukaran informasi dilakukan secara timbal balik dengan yurisdiksi mitra, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan keamanan data.
Hong Kong sendiri telah melaksanakan pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis berdasarkan CRS sejak 2018.
Indonesia Telah Menyiapkan Implementasi CARF
Penerapan CARF di Hong Kong memiliki relevansi langsung dengan perkembangan kebijakan perpajakan Indonesia. Indonesia juga telah berkomitmen menerapkan standar pertukaran informasi aset kripto yang dikembangkan OECD dan G20.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai otoritas perpajakan di Indonesia, telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF-MCAA) pada November 2024.
Penandatanganan tersebut didasarkan pada Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2024.
DJP menjelaskan Indonesia termasuk dalam 69 yurisdiksi yang telah menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan CARF mulai 2027 dan 2028 berdasarkan data OECD per Juni 2025.
Kerangka pelaksanaannya juga telah diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Dalam ketentuan tersebut, penyedia jasa aset kripto pelapor CARF diwajibkan menyampaikan informasi aset kripto secara otomatis kepada DJP apabila memenuhi kriteria keterkaitan hukum atau nexusdengan Indonesia.
Informasi yang dilaporkan meliputi identitas pengguna dan transaksi aset kripto, termasuk pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antar-aset kripto, transaksi pembayaran ritel yang memenuhi ambang batas, serta transfer aset kripto.
Berdasarkan petunjuk teknis DJP, prosedur identifikasi pengguna aset kripto mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2026. Pengguna juga dapat diminta mengisi pernyataan mandiri atau self-certification untuk memastikan identitas dan yurisdiksi domisili perpajakannya.
Ketentuan tersebut mencakup pedagang aset keuangan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, serta penyedia jasa aset kripto lain yang memenuhi kriteria CARF.
Pertukaran Informasi Perluas Pengawasan Aset Kripto
Penerapan CARF di berbagai negara memperlihatkan perkembangan kerja sama perpajakan internasional dalam menghadapi transaksi ekonomi digital yang semakin lintas batas.
Sebelum adanya kerangka tersebut, karakteristik aset kripto yang dapat diperdagangkan dan ditransfer melalui jaringan terdesentralisasi menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak untuk memperoleh informasi transaksi yang relevan.
Melalui CARF, penyedia jasa aset kripto menjadi bagian dari sistem pelaporan informasi perpajakan internasional. Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan otoritas pajak untuk mengidentifikasi transaksi dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Bagi Indonesia, implementasi CARF juga memperluas cakupan kerja sama pertukaran informasi yang sebelumnya telah berjalan melalui CRS untuk rekening keuangan.
CEK SELENGKAPNYA ARTIKEL BERITA KRIPTO TERBARU DI SINI >>
