JAKARTA, duniafintech.com – Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) telah resmi dimulai. Proses konstruksi telah dimulai antaranya yaitu pemetaan lahan, proyek jalan dan beberapa proyek lainnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah mengumpulkan penyedia jasa untuk melakukan prakonstruksi di IKN (Ibu Kota Nusantara). Setelah proses dilakukan, sejumlah paket pekerjaan yang telah ditenderkan dapat dilanjutkan ke proses konstruksi. Bahkan, pihaknya telah mengeluarkan anggaran Rp5,3 triliun untuk memulai pembangunan infrastruktur tahap pertama pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara).
Basuki menjelaskan terdapat penandatanganan 19 paket proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan nilai Rp5,32 triliun.
Baca juga: Nilainya Fantastis, Korsel Disebut Akan Investasi di IKN Nusantara
Berikut proyek IKN (Ibu Kota Nusantara) Tahun Anggaran 2022:
1. DED Pengendalian Banjir Sungai Pemaluan oleh PT Antusias Raya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar.
2. LARAP Pengendalian Banjir Kec. Sepaku oleh PT Aditya Engineering Consultant dengan nilai kontrak Rp2,1 miliar.
3. LARAP Tahap II Bendungan Sepaku Semoi oleh PT Aditya Engineering Consultant dengan nilai kontrak Rp1,6 miliar.
4. Supervisi Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) oleh PT Hilmy Anugerah KSO, PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Mulya Sakti Wijaya dengan nilai kontrak Rp7,4 miliar.
5. Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP): Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 oleh Waskita – Guntur KSO dengan nilai kontrak Rp181 miliar.
6. Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung oleh WIKA – PP – JAKON, KSO dengan nilai kontrak Rp1,9 triliun.
7. Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung- Jembatan Pulau Balang oleh Waskita – Nindya – Modern, KSO dengan nilai kontrak Rp2,1 triliun.
8. Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp92 miliar.
9. Manajemen Konstruksi Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I oleh PT Yodya Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp3,2 miliar.
10. Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) Permukiman Timur (East Precint) KIPP oleh PT Ciriajasa Engineering Consultans dengan nilai kontrak Rp8,0 miliar.
11. Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) Permukiman Hankam (Hankam Precint) KIPP oleh PT Virama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp8,2 miliar.
12. Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi oleh WG – ADHI KSO dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
13. Supervisi Pembangunan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir Kab. Penajam Paser Utara oleh CV Patoya Indah dengan nilai kontrak Rp947 juta.
14. Pembangunan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir Kab. Penajam Paser Utara oleh Risa Binatama – Asta Millenia KSO dengan nilai kontrak Rp28,8 miliar.
15. Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP): Paket Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku 4 oleh PT Adiya Widyajasa dengan nilai kontrak Rp6 miliar.
16. Pembangunan Jalan di Dalam KIPP: Paket Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat oleh PT Seecons dengan nilai kontrak Rp6,2 miliar.
17. Pembangunan Jalan di Dalam KIPP : Paket Perencanaan Teknik Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, Jalan Feeder (Distrik) dan Akses Menuju Masjid di Kawasan Ibu Kota Negara PT Yodya Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp5 miliar.
18. Duplikasi Jembatan Bentang Pendek P. Balang: Paket Independent Proof Check (IPC) Desain Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek oleh PT Wesitan Konsultasi Pembangunan dengan nilai kontrak Rp2,1 miliar.
19. Pembangunan Pelindung Tumbukan Kapal (Fender) dan Bangunan Pelengkap Jembatan Pulau Balang oleh Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO) dengan nilai kontrak Rp291,1 miliar.
Baca juga: Sukseskan Pembangunan IKN, Jokowi Gandeng Investor Asing
Pemerintah Jamin Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) Tak Merusak Alam
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan pembangunan IKN membawa dampak positif baik secara aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Dia menjelaskan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Folu Net Sink 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030).
Dia mengungkakan IKN (Ibu Kota Nusantara) terdiri dari daratan seluas 256 ribu hektar. Hal itu termasuk Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) 56 ribu hektar yang didalamnya terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Selain itu pengembangan kawasan IKN (Ibu Kota Nusantara) seluas 199 ribu hektar dan luas wilayah laut 68 ribu hektar.
“Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) nanti akan mengusung konsep forest city IKN. Konsep tersebut menyeimbangkan ekologi alam, kawasan hutan dan sistem sosial secara harmonis,” kata Siti Nurbaya.
Dia menambahkan secara landscape IKN adalah hutan industri yang dikelilingi hutan produski, konservasi dan kawasan hutan lindung. Dia mengklaim pembangunan IKN nantinya akan mengembalikan hutan Kalimantan Timur menjadi hijau kembali khususnya di IKN. Apalagi pemerintah juga sudah menyiapkan Persemaian Mentawir yang berisi berbagai tanaman di seluruh Indonesia dengan produksi 15 juta bibit pohon per tahun.
Gubernur Kalimantan Timur Pastikan Pembangunan IKN Tak Merusak Ekosistem Hutan
Dalam pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dikhawatirkan nantinya akan merusak kawasan hutan mangrove di wilayah sekitar Balikpapan. Sebab pembangunan super megah IKN tersebut nantiya akan dibangun beberapa proyek seperti akses jalan, kantor pemerintahan hingga Istana Presiden. Tentunya dikhawatirkan akan mengancam ekosistem hutan di Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor angkat suara, dia menjelaskan pembangunan IKN tidak akan memberikan dampak terhadap kawasan dan ekosistem hutan di sekitar Balikpapan. Dia juga memastikan pembangunan IKN juga tidak merusak ekosistem pesisir maupun laut.
“Pembangunan itu jauh dari Mangrove, jadi tidak akan terganggu, pelabuhan yang ada juga tidak ada masalah,” kata Isran.
Senada dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dia menjelaskan konsep pembangunan Ibu Kota mengusung Forest City dengan mengdepankan alam yang hijau dan modern. Sehingga pembangunan IKNM menyatu dengan lingkungan dan ekosistem hutan di wilayah tersebut.
Perpindahan Aset Ibu Kota Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara)
Kementerian Keuangan mengungkapkan sebanyak Rp300 triliun aset pemerintah pusah di Jakarta akan dimanfaatkan dan dialihkan ke Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban menjelaskan dari total Rp1.400 triliun aset di Jakarta nantinya akan dialihkan ke IKN, yang akan dimanfaatkan sbeanyak Rp300 triliun.
“Jadi sekitar Rp300 triliun yang bisa dimanfaatkan,” kata Rionald.
Menurutnya perpindahan aset tersebut tergantung dari rencana pemindahan IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan melihat kondisi dari sisi waktu maupun lembaga/kementerian. Kemudian ketika dari sisi waktu sudah jelas dilakukan perpindahan, maka pihaknya akan membuka pemanfaatan aset untuk pihak yang membutuhkan baik dari swasta maupun pihak strategis lainnya.
Kendati demikian, dia menjelaskan nilai aset Rp1.400 triliun di Jakarta masih belum pasti. Oleh sebab itu, dia mengaku pihaknya akan kembali berhitung dan meneliti besaran aset yang ada di Jakarta.
“Ada aset pemerintah sekitar Rp1.400 triliun dan ada yang idle. Makanya angka ini masih belum fixed,” kata Rionald.
Baca juga:Â Banyak Crazy Rich Palsu, Pemerintah Waspadai Sumbangan Tak Jelas ke IKN
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
