duniafintech.com – Pemerintah Jepang akan menguji platform bertenaga Blockchain untuk memproses layanan pemerintah pada tahun fiskal ini.
Jepang membobol server TI terpusat yang mahal yang rentan terhadap serangan cyber dan pencurian data yang mendukung teknologi serupa yang mendasari mata uang digital seperti Bitcoin.
Menurut sebuah laporan di Nikkei, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang akan mulai menguji sistem berbasis Blockchain untuk memproses layanan pemerintah pada tahun fiskal sampai bulan Maret 2018.
Proses layanan pemerintah yang khas melihat sebuah lembaga pemerintah yang mengeluarkan panggilan untuk usaha kecil, menengah, dan besar di sektor swasta, mengundang tawaran kompetitif mereka untuk berbagai proyek. Kementerian IA dan Komunikasi Jepang melihat proses tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan teknologi Blockchain.
Sistem terpusat saat ini mahal untuk dipelihara karena biaya terkait cybersecurity. Pemerintah diharapkan dapat membuka teknologi Blockchain untuk layanan publik di masa depan dan mempromosikan penggunaannya di sektor swasta. Para ahli memprediksi bahwa teknologi inovatif ini, yang ditemukan pada tahun 2008 sebagai kekuatan penggerak di belakang Bitcoin, juga dapat diterapkan pada sistem penggerak kendaraan otonom, pengelolaan pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya.
Jepang telah berada di garis depan dalam memberikan pengakuan hukum terhadap mata uang Bitcoin dan mendorong penggunaannya.
Pada bulan April, undang-undang tersebut mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan mata uang digital sebagai metode pembayaran dan akan membuat pembayaran Bitcoin dikecualikan dari pajak konsumsi mulai bulan Juli dan seterusnya.
Baca juga :Â https://duniafintech.com/kontraktor-pertahanan-as-lockheed-martin-mengadopsi-teknologi-blockchain/
Transparansi dan kekekalan adalah sifat utama teknologi Blockchain dan mudah untuk melihat mengapa pemerintah Jepang mengetuk teknologi inovatif untuk berbagi data dan merekam. Dalam proyek terpisah, pemerintah bekerja untuk menyatukan semua pendaftar properti dan lahan di seluruh wilayah negara, menjadi sebuah buku besar yang didukung oleh Blockchain. Saat ini, sekitar 230 juta plot tanah dan 50 juta bangunan terdaftar di berbagai kotamadya, kementerian, kehutanan, dan kehakiman, yang masing-masing memelihara properti mereka sendiri. Percobaan akan dimulai di beberapa kota di musim panas 2018 sebelum peluncuran nasional selama lima tahun.
Pada tahun 2018, setelah pengujian kedua proyek percontohan ini, pemerintah Jepang juga akan dilaporkan mengungkap sebuah roadmap yang menguraikan rencananya untuk mengintegrasikan teknologi Blockchain dalam sistem e-governance dalam langkah yang jelas menuju desentralisasi.
Source :
- cryptocoinsnews.com
- laht.com
Written by : Arina Calista Putri
