25 C
Jakarta
Minggu, 27 November, 2022

JEPANG AKAN UJI LAYANAN PEMERINTAH DI BLOCKCHAIN TAHUN INI

duniafintech.com – Pemerintah Jepang akan menguji platform bertenaga Blockchain untuk memproses layanan pemerintah pada tahun fiskal ini.

Jepang membobol server TI terpusat yang mahal yang rentan terhadap serangan cyber dan pencurian data yang mendukung teknologi serupa yang mendasari mata uang digital seperti Bitcoin.

Menurut sebuah laporan di Nikkei, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang akan mulai menguji sistem berbasis Blockchain untuk memproses layanan pemerintah pada tahun fiskal sampai bulan Maret 2018.

Proses layanan pemerintah yang khas melihat sebuah lembaga pemerintah yang mengeluarkan panggilan untuk usaha kecil, menengah, dan besar di sektor swasta, mengundang tawaran kompetitif mereka untuk berbagai proyek. Kementerian IA dan Komunikasi Jepang melihat proses tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan teknologi Blockchain.

Sistem terpusat saat ini mahal untuk dipelihara karena biaya terkait cybersecurity. Pemerintah diharapkan dapat membuka teknologi Blockchain untuk layanan publik di masa depan dan mempromosikan penggunaannya di sektor swasta. Para ahli memprediksi bahwa teknologi inovatif ini, yang ditemukan pada tahun 2008 sebagai kekuatan penggerak di belakang Bitcoin, juga dapat diterapkan pada sistem penggerak kendaraan otonom, pengelolaan pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya.

Jepang telah berada di garis depan dalam memberikan pengakuan hukum terhadap mata uang Bitcoin dan mendorong penggunaannya.

Pada bulan April, undang-undang tersebut mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan mata uang digital sebagai metode pembayaran dan akan membuat pembayaran Bitcoin dikecualikan dari pajak konsumsi mulai bulan Juli dan seterusnya.

Baca juga : https://duniafintech.com/kontraktor-pertahanan-as-lockheed-martin-mengadopsi-teknologi-blockchain/

Transparansi dan kekekalan adalah sifat utama teknologi Blockchain dan mudah untuk melihat mengapa pemerintah Jepang mengetuk teknologi inovatif untuk berbagi data dan merekam. Dalam proyek terpisah, pemerintah bekerja untuk menyatukan semua pendaftar properti dan lahan di seluruh wilayah negara, menjadi sebuah buku besar yang didukung oleh Blockchain. Saat ini, sekitar 230 juta plot tanah dan 50 juta bangunan terdaftar di berbagai kotamadya, kementerian, kehutanan, dan kehakiman, yang masing-masing memelihara properti mereka sendiri. Percobaan akan dimulai di beberapa kota di musim panas 2018 sebelum peluncuran nasional selama lima tahun.

Pada tahun 2018, setelah pengujian kedua proyek percontohan ini, pemerintah Jepang juga akan dilaporkan mengungkap sebuah roadmap yang menguraikan rencananya untuk mengintegrasikan teknologi Blockchain dalam sistem e-governance dalam langkah yang jelas menuju desentralisasi.

Source :

  • cryptocoinsnews.com
  • laht.com

Written by : Arina Calista Putri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Cara Menghitung Obligasi pada Harga Diskonto dan Lainnya

JAKARTA, duniafintech.com – Cara menghitung obligasi perlu dipahami oleh mereka yang memilih menggunakan instrumen investasi yang satu ini. Tujuannya adalah agar para investor, khususnya pemula,...

Cara Berinvestasi di Bank dan Beberapa Keuntungannya

JAKARTA, duniafintech.com – Cara berinvestasi di bank tentu saja akan sangat penting diketahui oleh masyarakat secara luas sekarang ini. Investasi di bank sendiri menjadi solusi...

Tipe Kemitraan Shopee Affiliate: Cashback hingga Mitra Lainnya

JAKARTA, duniafintech.com – Tipe kemitraan Shopee Affiliate penting dipahami saat kamu akan mengisi formulir pendaftaran Shopee affiliate. Seperti diketahui, banyak orang yang tertarik dengan kemitraan...

Surat Berharga Negara: Jenis-jenis hingga Cara Kerjanya

JAKARTA, duniafintech.com – Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi salah satu pilihan instrumen investasi yang bisa dipertimbangkan. Bagi para pemula, SBN pun layak untuk dimiliki....

Indonesia Krisis Beras dan Pemerintah Harus Impor?

JAKARTA, duniafintech.com - Indonesia saat ini harus dihadapi dengan adanya ancaman bahaya pangan, stok beras beras nasional sedang berada titik terendah atau krisis. Hal semacam...
LANGUAGE