23.9 C
Jakarta
Sabtu, 13 Agustus, 2022

Jika Tak Lakukan Arahan Kominfo, Google Cs Bakal Diblokir di Indonesia 20 Juli, Benarkah? 

JAKARTA, duniafintech.com – Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Dedy Permadi mengimbau kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang ada di Indonesia, untuk segera melakukan pendaftaran ke Kominfo. Jika tidak maka akan diblokir.

“Sebab, batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) akan berakhir pada 20 Juli 2022,” kata Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/6).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang dijadwalkan akan berlaku pada 20 Juli 2022.

Bila belum mendaftar setelah lewat dari tenggat waktu tersebut, Dedy menegaskan, akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat berpotensi diblokir.

Baca juga: Sandiaga Uno Kunjungi Google di Singapura, Bahas Apa?

Sampai 22 Juni 2022, Dedy mengatakan bahwa sudah ada 4.450 PSE, yang terdiri dari 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing. Seluruh PSE Lingkup Privat yang sudah terdaftar dapat dilihat melalui situs pse.kominfo.go.id.

Pada situs PSE Kominfo, seperti diberitakan kompas, masih banyak nama-nama PSE Lingkup Privat populer di Tanah Air yang belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo. Sebut saja seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Telegram, Zoom, dan YouTube.

Lantas, bila belum mendaftar hingga 20 Juli mendatang, apakah PSE seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, dkk akan langsung diblokir dan tak bisa digunakan lagi oleh pengguna Indonesia?

Dedy menjelaskan, pada hari terakhir periode pendaftaran PSE yang jatuh pada 20 Juli 2022, pihak Kominfo akan melakukan identifikasi PSE Lingkup Privat mana saja yang belum melakukan pendaftaran.

“Setelah melakukan identifikasi, maka kominfo akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menjadi pengampu sektor tersebut,” kata Dedy.

Ia mencontohkan, misalnya ada platform financial technology (fintech) yang belum mendaftar, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca juga: Penasaran Berapa Kekayaan Pembuat Google? Ternyata Segini Totalnya

Semisal PSE yang belum mendaftarkan diri merupakan platform game, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Setelah pengecekan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, maka kami kemudian akan mengomunikasikan dengan PSE tersebut untuk bisa memberikan penjelasan ‘mengapa kok belum mendaftar’?” kata Dedy.

“Jika tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kementerian Kominfo, maka sesuai dengan PM 5/2020 dan revisinya, maka kami akan langsung melakukan pemutusan akses,” lanjut dia.

Dengan kata lain, PSE Lingkup Privat seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, dkk yang belum mendaftar hingga 20 Juli 2022, kemungkinan tidak akan langsung diblokir oleh Kominfo.

Sebab, Kominfo akan melakukan identifikasi dan meminta penjelasan dari PSE bersangkutan terlebih dahulu.

Dedy sendiri memprediksi PSE besar dan populer tersebut sedang melakukan proses pendaftaran.

“Kami juga berkomunikasi dengan mereka. Kami optimis bahwa PSE-PSE yang besar yang tadi ditanyakan (seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix) itu akan taat kepada peraturan ini dan sedang melakukan proses pendaftaran,” kata Dedy.

Bisa dinormalisasi

Semisal, dalam skenario Google, Facebook, Netflix, dkk belum mendaftarkan diri dan terlanjur diblokir, Dedy mengatakan, pemutusan akses itu bisa dinormalisasi.

Artinya, pemblokiran platform PSE itu dapat dihentikan, dan akses ke platform digital itu dapat dibuka kembali.

Namun, PSE tersebut harus sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam kasus ini, syaratnya adalah PSE wajib mendaftarkan diri ke Kominfo melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA).

“Jika PSE tersebut sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka kami akan melakukan normalisasi,” pungkasnya.

Baca juga: Aplikasi Mining Bitcoin Palsu yang Dihapus Google, Apa Saja?

 

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Menteri Bahlil: Siap-Siap Untuk Kenaikan Harga BBM Subsidi

JAKARTA, duniafintech.com - Pemerintah memberikan sinyal akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi, lantaran harga minyak dunia sudah melampaui harga minyak di APBN sekitar US$63...

Makin Populer, Ini Dampak Positif Metaverse dalam Kehidupan

JAKARTA, duniafintech.com - Dampak positif Metaverse dalam kehidupan sehari-hari cukup beragam. Teknologi ini bisa mendukung aktivitas manusia.  Saat ini dunia digital atau metaverse ini tengah...

Seberapa Penting Asuransi Persalinan? Cari Tahu Yuk di Sini!

JAKARTA, duniafintech.com – Asuransi persalinan atau asuransi melahirkan punya banyak manfaat sehingga tentunya sangat penting untuk dimiliki. Asuransi ini adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat...

Cara Top Up OVO lewat Panin Bank, Pasti Praktis dan Aman!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara top up OVO lewat Panin Bank berikut ini tentunya penting diketahui oleh para pengguna kedua layanan keuangan ini. Kemajuan teknologi seperti...

Cara Mengaktifkan Rekening Pasif Mandiri, Gampang Kok!

JAKARTA, duniafintech.com – Cara mengaktifkan rekening pasif Mandiri berikut ini tentu penting untuk diketahui oleh para nasabah Bank Mandiri. Pasalnya, hal ini diperlukan, terutama ketika...
LANGUAGE