JAKARTA, duniafintech.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menjadi payung dari Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) mengancam untuk menggelar aksi mogok kerja mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.
Bukan hanya berencana mogok kerja, para pekerja ini pun meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang namanya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes. Alasan rencana mogok ini adalah terkait pemangkasan gaji yang dilakukan oleh manajemen Pertamina.
Menurut pekerja yang tergabung dalam PSPPB, mereka memahami situasi perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi, yang dipersoalkan pekerja adalah pemangkasan gaji ini malah dilakukan saat perusahaan membukukan kinerja positif.
Dikatakan FSPBB, situasi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah (work from home) tidak dapat dijadikan alasan pemotongan penghasilan para karyawan.
Menyikapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan lantas membantu untuk melakukan mediasi antara FSPPB dengan manajemen Pertamina. Menurut Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dinamika hubungan industrial yang terjadi di PT Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok kerja pada 29 Desember 2021. Rencana mogok kerja itu sudah diberitahukan kepada stakeholders.
“Pertemuan ini sebagai upaya nyata Kemenaker untuk merespons kondisi hubungan industrial yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan, baik pada media online dan media sosial yang dalam beberapa hari menjadi topik bahasan yang hangat,” ucapnya lewat keterangannya, dilangsir dari Kompas.com, Jumat (24/12).
Maka dari itu, Kemenaker memfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada tanggal 22 Desember 2021 lalu.
“Di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim serta Presiden FSPPB dan tim,” imbuhnya.
Adapun audiensi ini menghasilkan sejumlah titik persoalan, antara lain, konsultasi dan komunikasi antarpihak masih perlu dioptimalkan. Terkait kenaikan upah, imbuhnya, diperlukan komunikasi yang efektif antar kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga bakal mencermati insentif sesuai dengan perjanjian kerja bersama.
Tanggapan Ahok
Menurut Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina tidak jadi dilakukan. Ahok menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan dewan direksi Pertamina pada Kamis (23/12) kemarin.
Adapun salah satu bahasan dalam pertemuan ini adalah terkait rencana pemotongan gaji karyawan.
“Sudah tidak terapkan,” sebutnya.
Ia menambahkan, keputusan ini bakal disosialisasikan lewat media massa. Dewan direksi juga akan menerangkan secara rinci mengenai hal ini. Pasalnya, pemotongan gaji tidak dapat dijadikan alasan sebagai efisiensi perseroan.
“Direksi akan jawab ke media. Tidak jadi (ada pemotongan gaji),” tandasnya.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
