JAKARTA – Keterangan resmi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menuai kontroversi.
Pasalnya Menkominfo Arie menyertakan PT Kiriman Dana Pandai (Kyrim) dalam daftar penyelenggara jasa pembayaran (PJP) yang terindikasi judi online.
Sebelumnya, Kominfo telah mengirimkan surat peringatan pada PJP untuk memastikan aktivitasnya terbebas dari aktivitas judi online.
Langkah yang diambil Kominfo mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 35 ayat (1) Nomor 71 Tahun 2019.
Kyrim Masuk Daftar Sanksi Kominfo
Peraturan itu mengatur Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.
Kominfo telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait maraknya judi online.
Kominfo meminta para pihak terkait melakukan pemeriksaan internal.
“Terutama layanan sistem elektronik,” paparnya.
Kyrim Bantah Tudingan Kominfo
Menanggapi hal itu, Chief Executive Officer Kyrim, Januar Parlindungan memberikan bantahan keras.
Ia memastikan pihaknya tidak pernah terikat kontrak kerjasama dengan perusahaan manapun.
Apalagi yang terindikasi terlibat transaksi judi online.
“Atau melakukan aktivitas yang melanggar hukum,” kata Januar Parlindungan menjawab bantahan Kominfo yang dikutip dari CNBCIndonesia.com, Senin (12/8/2024).
Januar menegaskan, PT Kyrim merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa pembayaran kategori izin 3.
“Sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia,” paparnya.
Izin Kyrim tertuang dalam surat keputusan BI nomor izin 26/363/Jkt/B/38-0011 tanggal 19 Januari 2024.
Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik nomor 009554.01/DJAI.PSE/05/2024 di Kominfo RI2.
Ia meng-klaim, PT Kyrim telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku dan telah memenuhi semua kewajiban.
Januar menegaskan, sebagai flatform pembayaran, keamanan aplikasi menjadi prioritas utama.
Dengan menerapkan manajemen pengeluaran (spend management) kata Januar, bertujuan membantu kebutuhan terutama operasional pembayaran.
Pembayaran transaksi sambung Januar, meliputi banyak hal.
Diantaranya, pembayaran invoice, pembayaran reimbursement, dan pembayaran payroll.
“Dan kami telah melakukan pelaporan kepada regulator terkait,” tegasnya.
Meski demikian, Januar memastikan pihaknya siap membantu pemerintah.
Terutama dalam dalam mengungkap dan memberantas judi online yang tengah marak.
Kyrim menyatakan siap berkoordinasi dengan para regulator.
“Terutama membantu Kominfo dan Bank Indonesia dalam memberantas judi online,” paparnya.
