JAKARTA, duniafintech.com – Presidensi G20 Indonesia menyusun Kerangka Kerja Inklusi Keuangan sebagai panduan bagi setiap negara untuk mendorong digitalisasi guna menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi setiap golongan masyarakat.
Kerangka Kerja Inklusi Keuangan tersebut berisi panduan implementasi, perangkat regulasi serta penguatan data inklusi keuangan.
Dalam Presidensi G20 Indonesia melalui tim kerja Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) penyusunan Kerangka Kerja Inklusi Keuangan tersebut bertujuan untuk menekankan pentingnya inklusi keuangan yang dapat mengurangi kesenjangan akibat tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga energi serta pangan.
Berdasarkan laporan Global Findex, menunjukkan peningkatan inklusi keuangan secara global dalam 1 dekade terakhir terjadi kenaikan kepemilikan akun digital sebanyak 76 persen di tahun 2021 dari 51 persen di tahun 2011 yang disertai peningkatan penggunaan pembayaran digital.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo hal itu menunjukkan peran kunci inovasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap keuangan termasuk bagi perempuan, kaum muda dan UMKM.
“Memberikan peluang mengembangkan usaha secara efisien dan fleksibel bagi UMKM,” kata Dody.
Baca juga: Berita Fintech Terkini: Peran BUMN Bagi G20
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara otoritas publik dengan sektor swasta dalam memfasilitasi inovasi khususnya di era keuangan dan pembayaran. Hal ini perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi keuangan digital kelompok rentan dan UMKM serta penguatan kebijakan perlindungan konsumen.
“Disamping itu, pendekatan inklusi keuangan yang diambil perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi dan karakteristik tiap negara,” kata Dody.
Baca juga: TIIMM G20 Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dunia
Kerangka Kerja Inklusi Keuangan – 4 Capaian Utama dalam Presidensi G20 Indonesia
Pertemuan tim kerja ini mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong inisiatif GPFI dan menyetujui empat capaian utama yang disusun selama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, tercakup dalam satu Kerangka Kerja Inklusi Keuangan.
Pertama, panduan Implementasi G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion, yang dapat menjadi referensi bagi regulator dalam mengimplementasikan kebijakan inklusi keuangan yang memberikan keseimbangan antara inovasi produk keuangan dan mitigasi risiko yang dapat terjadi.
Kedua, Database mengenai Produk dan Layanan Digital dan Inovatif untuk UMKM di luar produk kredit untuk pengusaha perempuan, pengusaha muda, serta penerima bantuan sosial.
Database ini merupakan kumpulan informasi pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan inovasi digital di berbagai negara yang dapat menjadi bahan rujukan penting dalam upaya peningkatan inklusi keuangan.
Ketiga, Perangkat kebijakan untuk mendorong Layanan Keuangan Digital bagi UMKM, yang merupakan panduan untuk membantu regulator dan pembuat kebijakan keuangan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk mengakses layanan keuangan digital.
Keempat, Harmonisasi data UMKM, yang merupakan sekumpulan data atau hasil survey yang berisi informasi mengenai pembiayaan UMKM dan dapat menjadi indikator inklusi keuangan.
“Guna mendukung kerangka inklusi keuangan, GPFI secara khusus menggarisbawahi pentingnya penguatan prinsip-prinsip konsumen dan pembiayaan UMKM untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan,” kata Dody.
Baca juga:Â Meski Diperketat G20 dan Rusia, Tapi Inilah Kelebihan Aset Kripto
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
