Komite Terpilih Senat Australia sudah menyerahkan laporan terakhirnya tentang tinjauan selama setahun terhadap pendekatan negara ini terhadap peraturan kripto dan blockchain. Seperti dikutip dari Coindesk.com, regulasi ini untuk pertama kalinya berfungsi sebagai panduan bagi kerangka kerja yang jelas untuk sektor aset digital domestik.
Komite “Australia sebagai Pusat Teknologi dan Keuangan,” yang menyerahkan laporan awalnya pada November 2020 dan yang kedua pada April tahun ini, mengajukan laporan ketiga dan terakhirnya pada Selasa kemarin.
Dokumen ini menguraikan masalah yang diidentifikasi oleh peserta industri terkemuka dan mencakup 12 rekomendasi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kurangnya peraturan crypto dan blockchain di negara itu.
Adapun regulasi cryptocurrency dan teknologi blockchain di Australia sering kali tampak terfragmentasi dan serampangan. Dalam arti, regulasi yang ada itu mencoba menerapkan undang-undang berusia puluhan tahun terhadap teknologi yang baru lahir.
Misalnya, perpajakan mata uang kripto, sementara dianggap sebagai keuntungan modal, “tidak dapat dihindarkan memperumit” pembentukan proyek kripto apabila dibandingkan dengan yurisdiksi pesaing seperti Singapura yang memiliki “undang-undang pajak penghasilan yang menguntungkan dan tidak memiliki CGT.”
Menurut Senator Partai Liberal, Andrew Bragg, yang memimpin komite dan merupakan pendukung terang-terangan inovasi dan regulasi aset digital, Australia akan bersaing dengan Singapura, Inggris, dan AS dalam pendekatannya terhadap teknologi kripto dan blockchain.
“Australia dapat menjadi pemimpin dalam aset digital,” ucapnya
“Ini berarti warga Australia dapat mengakses pilihan baru dan harga yang lebih rendah. Itu berarti orang Australia dapat memiliki kendali lebih besar atas nasib keuangan mereka daripada bergantung pada intermediasi tanpa akhir,” imbuhnya.
Baru Sebatas Rekomendasi
Rekomendasi berkisar dari penerapan rezim lisensi untuk pertukaran kripto hingga penetapan rezim penyimpanan atau penyimpanan untuk aset digital dengan standar minimum di bawah portofolio Treasury.
Komite pun merekomendasikan agar pemerintah Australia membentuk struktur perusahaan Decentralized Autonomous Organization (DAO) yang baru.
“Peraturan AML/CTF dan pedoman Gugus Tugas Tindakan Keuangan perlu mencapai keseimbangan antara mengelola risiko dengan tepat, tanpa menerapkan aturan perjalanan dengan cara yang merusak operasi bisnis aset digital yang sah,” tulis komite ini dalam laporannya terkait dengan DAOs..
Terkait masalah debanking, yang sekarang dihadapi bisnis kripto lokal oleh bank-bank besar, juga ditinjau oleh komite yang menyatakan memahami kesulitan yang dihadapi individu dan bisnis dengan membawa masalah mereka ke publik dan kemudian dimasukkan ke dalam daftar hitam terhadap bank lain.
Pada bulan kemarin, komite mendengar beberapa keluhan terhadap lembaga keuangan besar, termasuk beberapa bank terbesar di negara itu, yang menolak atau menghentikan layanan untuk cryptocurrency lokal dan bisnis pengiriman uang.
Tidak ada alasan yang diberikan untuk “debanking” dan bahwa bank-bank menjadi “anti-persaingan” sebab mereka “tidak suka bahwa ada persaingan yang datang melalui bitcoin dan cryptocurrency lain yang diajukan,” demikian tertulis dalam pernyataan komite.
Guna mengatasi masalah tersebut, komite merekomendasikan Departemen Keuangan untuk memimpin “tinjauan kebijakan” tentang kelayakan Mata Uang Digital Bank Sentral ritel di negara ini, dalam rangka mengekang ketergantungan pada sektor perbankan swasta.
Setelah diajukan oleh komite, rekomendasi-rekomendasi itu kini harus ditindaklanjuti di Senat. Dalam hal ini, rekomendasi-rekomendasi itu akan diperdebatkan lebih lanjut sampai debat menghasilkan rancangan undang-undang untuk dipilih di majelis rendah dan majelis tinggi.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
