29.4 C
Jakarta
Selasa, 8 Oktober, 2024

Mata Uang Digital akan Dibahas di Finance Track Presidensi G20

JAKARTA, duniafintech.com – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan bahwa mata uang digital akan Dibahas di finance track Presidensi G20 tahun 2022 ini. Ia menyebut, digitalisasi sistem pembayaran memang menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan yang akan digelar di Indonesia itu.

Dalam agenda itu pun nantinya bakal dibahas soal kerja sama sistem pembayaran secara crossborder, termasuk pembahasan terkait mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

“Itu agenda utama terkait tema digitalisasi sistem pembayaran di finance track, termasuk persiapan CBDC,” ucapnya dalam pembukaan acara Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking, dikutip dari Bisnis.com, Senin (14/2/2022).

Hal itu pun, imbuhnya, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, di antaranya mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital, mendukung digitalisasi perbankan, mengintegrasikan antara bank dan teknologi finansial (tekfin), menyeimbangkan inovas dan mitigas risiko.

“Di satu sisi, inovasi harus didorong cepat, tapi di sisi lain, mitigasi risiko perlu dilakukan,” tuturnya.

Menurut catatan BI, transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat pesat seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan, dan kemudahan sistem pembayaran digital.

Adapun pada Januari 2022, nilai transaksi uang elektronik meningkat sebesar 66,65 persen secara tahunan mencapai Rp34,6 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 62,82 persen secara tahunan menjadi Rp4.314,3 triliun.

Selain itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit pun mengalami pertumbuhan sebesar 14,39 persen secara tahunan menjadi Rp711,2 triliun. Di sisi lain, transaksi QRIS juga terus meningkat, sejalan dengan akseptasi masyarakat, baik nominal maupun volume, masing-masing sebesar 290 persen dan 326 persen secara tahunan.

Transformasi ekonomi digital

Adapun dalam kegiatan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 ini, transformasi ekonomi digital memang menjadi salah satu topik utama yang akan utama yang akan diusung pada jalur keuangan atau finance track.

“Digitalisasi salah satu agenda utama di jalur keuangan. Kami perlu memperbesar operasi pembayaran kami di lintas batas,” sebut Perry.

Bank Indonesia, sambungnya, saat ini sudah mengembangakan Open API dan QR. Kedua hal itu pada intinya ditujukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses keuangan di mana saja.

Ia menyebut, sejalan dengan Presidensi G20, jauh sebelum pandemi pada Mei 2019 silam, Bank Indonesia sudah meluncurkan Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025.

“Kembali pada Mei 2019 kami menerbitkan visi kami tentang sistem pembayaran Indonesia 2025. 10 bulan sebelum pandemi, kami meluncurkan Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Kami perlu mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital kami, dari perbankan digital, fintech, e-commerce,” paparnya.

BSPI 2025

Sebagai informasi, BSPI 2025 merupakan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Adapun blueprint sendiri berisi 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 working group.

Kelima working group ini, yaitu open banking, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan.

Seperti jamak diberitakan, BSPI 2025 bakal diwujudkan lewat 23 key deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2025 mendatang.

Menurut Perry, dirinya bersyukur sebab sebelum pandemi melanda Indonesia, pemerintah melalui Bank Indonesia sudah punya pedoman. Dengan demikian, saat pandemi terjadi, mobilitas masyarakat di sektor keuangan tidak terhambat dan masih dapat berlanjut.

“Ini semua visi. Kami umumkan pada Mei 2019. Syukurlah kami bekerja sama saat itu, 10 bulan, sebelum Covid-19 sekarang bebas mobilitas orang. Kami tidak alami kemerosotan ekonomi bisnis keuangan sistem pembayaran. Sekarang, kami bertahan ekonomi menuju pulih,” tandasnya.

 

 

 

Penulis: Kontributor / Boy Riza Utama

Editor: Anju Mahendra

Iklan

mau tayang di media lain juga

ARTIKEL TERBARU