22.8 C
Jakarta
Minggu, 29 Mei, 2022

Menanti Undang-Undang Fintech yang Ditunggu Konsumen

duniafintech.com – Banyak pihak menanti Undang-Undang Fintech (Financial Technology) di tengah maraknya fintech-fintech illegal serta penagihan pinjaman bermasalah. Praktik fintech ilegal yang menjerat masyarakat dengan bunga tinggi dan denda yang di luar ketentuan membuat nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman tersebut apabila melewati jatuh tempo. Kehadiran regulasi saat ini dirasa belum mampu menindak fintech ilegal, khususnya pemilik perusahaan.

Tidak hanya konsumen yang menanti Undang-Undang fintech ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri hingga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung adanya pembuatan UU Fintech. Nantinya aturan ini akan memperjelas landasan hukum dari sisi pengaturan, pengawasan, pihak yang dilibatkan hingga sanksi yang dikenakan.

Sebenarnya, ketentuan mengenai bunga dan denda bagi peminjam sudah diatur dalam peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 serta kode perilaku atau code of conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Dalam aturan tersebut, bunga tidak boleh mebihi 0,08% per hari dengan penagihan maksimal 90 hari. Sehingga pengembalian tidak melebihi 100% dari total pinjaman. Namun, permasalahan yang terjadi pada fintech ilegal, nasabah bisa terkena kewajiban pengembalian utang melebihi batas aturan tersebut.

Baca Juga: 

Selain persoalan bunga, denda dan penagihan, permasalahan lain bagi konsumen yang menanti Undang-Undang fintech pun perlu diperhatikan. Seperti halnya Fintech ilegal tidak segan mencuri data pribadi nasabah yang terlambat mengembalikan pinjaman tersebut.

Pelaku mencuri data pribadi seperti nomor kontak, foto serta video yang terdapat dalam telepon genggam nasabah. Melalui data pribadi tersebut, pelaku menyebar data pribadi kepada rekan nasabah. Selain itu, pelaku juga meneror atau mengancam nasabah agar mengembalikan pinjaman tersebut.

Hingga saat ini, kepolisian kesulitan untuk menindak fintech ilegal karena mereka tidak terdata, baik dari identitas pemberi pinjaman (lender), peminjam (borrower), pemilik perusahaan dan sumber dana. Akibatnya, sulit menjatuhkan sanksi berat bagi perusahaan fintech yang beroperasi tanpa izin karena ketiadaan UU.

Padahal, kepolian telah menerima lebih dari 100 pengaduan terkait fintech, di mana mayoritas masalah penagihan. Pengaduan tersebut sekarang baru bisa diproses melalui hukum pidana umum, hukum tindak pidana khusus dan tindak pidana cyber crime.

Sejak 2018 sampai Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir situs maupun aplikasi dari 1.477 fintech ilegal. Naasnya, fintech tersebut beroperasi kembali dengan nama berbeda sehingga sulit diberantas.

(DuniaFintech/VidiaHapsari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Pembatalan Polis Asuransi Mobil: Prosedur dan Risikonya

JAKARTA, duniafintech.com – Pada dasarnya, pembatalan polis asuransi mobil merupakan cara menyelesaikan polis asuransi mobil yang masih dalam masa pertanggungan. Dalam arti, belum satu...

Baik Online Maupun Offline, Begini Cara Bayar Mandiri Virtual Account

JAKARTA, duniafintech.com – Pengertian Mandiri virtual account adalah metode pembayaran dari Bank Mandiri untuk bertransaksi di e-commerce atau aplikasi belanja online dengan menggunakan nomor...

2.290 Calon Jemaah Haji Riau Siap Berangkat ke Tanah Suci Awal Juni 2022

JAKARTA, duniafintech.com - Sebanyak 2.290 orang calon jemaah haji dari Provinsi Riau siap berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau...

Investasi Bodong Minyak Goreng, Emak Asal Ponorogo ini Masuk Penjara 4 Tahun

JAKARTA, duniafintech.com - EV (30) warga Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Ponorogo, diamankan Satreskrim Polres Ponorogo usai melakukan penipuan investasi bodong, dengan kedok jual minyak...

Indonesia Masuk Jebakan Utang dari China?, Ini Jawaban Luhut..

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait anggapan bahwa Indonesia telah terperangkap jebakan utang...
LANGUAGE