28 C
Jakarta
Jumat, 1 Juli, 2022

OJK Imbau Perusahaan Fintech Hati-Hati Pilih Lokasi Kantor

duniafintech.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan larangan mengenai lokasi kantor untuk perusahaan fintech dan kerjasama dengan pihak lain terkait fintech yang tidak terdaftar atau berizin. Maraknya perusahaan rintisan yang berfokus di bidang peminjaman online membuat OJK selektif untuk menerbitkan perizinan mendirikan platform fintech yang berlokasi sesuai dengan reputasi perusahaan.

Dalam rangka menjaga reputasi industri dan mendukung keberlangsungan ekosistem perusahaan fintech peer to peer lending, OJK meminta perusahaan yang bergerak di bidang fintech P2PL untuk memenuhi dua hal yaitu, yang pertama tidak memiliki kantor di daerah-daerah yang terindikasi banyak beroperasi fintech yang tidak terdaftar/berizin di OJK dan tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang terindikasi telah/sedang bekerja sama dengan perusahaan fintech yang tidak terdaftar/berizin di OJK.

Baca Juga:

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Passagi mengatakan lokasi kantor sangat penting untuk penilaian OJK. Keseriusan sebuah perusahaan fintech bisa dilihat dari lokasi kantornya. Jika kantornya abal-abal, fisiknya tak jelas dan kondisi kantornya tidak jelas berarti pelaku fintech lending tidak serius menjalankan bisnisnya. Fintech P2P lending ini melibatkan dana publik, sehingga jika ingin menjalankan bisnis tersebut penampilan penting sebagai upaya menjaga dana dan meningkatkan kepercayaan publik.

Imbauan ini disampaikan OJK untuk mempertegas langkah perlindungan konsumen secara menyeluruh dengan mengedepankan asas kepatutan dan asas kepantasan, sekaligus dalam rangka menjaga reputasi dan nama baik industri fintech lending terdaftar dan atau berizin di OJK, yang pada saat ini sedang bertumbuh dan telah banyak memberi manfaat positif bagi publik.

Langkah ini juga dimaksudkan oleh OJK untuk meminimalisir atau mencegah kemungkinan kerjasama secara off-line antara “oknum penyelenggara” fintech lending terdaftar atau berizin OJK dengan fintech lending illegal yang jumlahnya masih terus bertambah karena belum tersedianya Undang Undang yang dapat memberi sanksi pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara fintech lending illegal.

(DuniaFintech/VidiaHapsari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Wow! Tarif Listrik Pelanggan 3.500 VA ke Atas Naik Mulai 1 Juli Ini

JAKARTA, duniafintech.com - Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan 3.500 VA ke atas mulai 1 Juli 2022 atau...

Makin Berkembang, 3.765 Token Baru Muncul di Tengah Kondisi Pasar yang Loyo

JAKARTA, duniafintech.com - Pasar kripto telah kehilangan nilainya lebih dari 50 persen pada 2022. Namun, menurut Finbold, jumlah token baru atau mata uang digital...

Dear Ibu-ibu, Harga Minyak Goreng Kemasan Turun Nih! Cek Harganya di Sini

JAKARTA, duniafintech.com - Harga minyak goreng kemasan di Alfamart dan Indomaret terpantau turun mulai Rabu (29/6/2022) kemarin.  Sebagaimana diketahui perkembangan minyak goreng terus menjadi fokus...

Apa Itu NFT? Begini Penjelasan Lengkap dan Cara Kerjanya 

JAKARTA, duniafintech.com - Apa itu NFT? Aset investasi ini merupakan akronim dari Non Fungible Token yang merupakan salah satu aset investasi yang termasuk ke...

Pemerintah Optimis Aset Kripto Punya Masa Depan Gemilang, Transaksi Tembus Rp 859 Triliun 

JAKARTA, duniafintech.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memproyeksikan aset kripto di Indonesia punya masa depan gemilang. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya jumlah...
LANGUAGE