Menelisik Perkembangan Pinjaman Online di Indonesia Saat Pandemi

DuniaFintech.com – Seiring dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat mengurangi interaksi secara sosial atau social distancing selama pandemi covid-19, pinjaman online dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan akses pendanaan tanpa perlu bertatap muka, sehingga bisa membantu perputaran roda perekonomian Indonesia di tengah krisis.

Perlu diketahui bahwa perkembangan pinjaman online di Indonesia sejak tahun 2016. Industri ini membantu UMKM lokal yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya tanpa angunan. Proses peminjaman secara online juga memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman. Di sisi lain, investor atau pemberi pinjaman atau lender memiliki alternatif berinvestasi dengan return yang menarik.

Hingga saat ini masih saja ada korban pinjol yang terjebak. Dimana, mereka biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak normal, sehingga membuat korban merasa berat dalam melakukan cicilan. Bahkan, OJK sendiri menerima 500 pengaduan di setiap harinya, dari masyarakat terkait pinjol ilegal. Tidak hanya melalui telepon, aduan tersebut juga disampai dalam bentuk pesan singkat dan juga email.

Dari data OJK, per April 2020 terdapat 161 perusahaan p2p lending yang terdaftar dan 25 diantaranya sudah mendapatkan izin dari OJK. Selain itu, data OJK juga menunjukkan adanya kenaikan akumulasi penyaluran pinjaman online sebesar 17,05% pada Juni 2020 dibandingkan Desember 2019. Di satu sisi, ini telah membantu masyarakat untuk mengakses produk finansial di tengah hambatan akibat Covid-19.

Baca Juga:

• Cari Pinjaman Online Cepat Cair untuk Kebutuhan? Ini Pilihannya
• Istilah-Istilah Penting dalam Pinjaman Online yang Wajib di Ketahui
• Pinjaman Online Terbaik, Solusi Mudah untuk Dana Darurat Anda

Laporan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa efek kumulatif dari inklusi keuangan akibat inovasi digital adalah 2%-3% pada Produk Domestik Bruto (PDB), yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 10% bagi masyarakat Indonesia prasejahtera. Di sisi lain, peminjam tengah kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Tingkat Wanprestasi 90 (TKW90) yang merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau gagal bayar di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, naik dari 3,65% pada Desember 2019 menjadi 3,92% pada Juni 2020. Sebagai gambaran, Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL) berada pada tingkat 2,79% pada Maret 2020.

Ini menunjukkan gagal bayar lebih tinggi pada fintech dibandingkan produk finansial konvensional. OJK juga mencatat outstanding pinjaman naik 10,17% menjadi Rp14,5 triliun. Statistik tersebut menunjukkan adanya kesulitan peminjam fintech untuk melakukan pembayaran di tengah pandemi.

Langkah Strategis Pemerintah Terhadap Pinjaman Online

Kendati demikian, Untuk mengantisipasi risiko gagal bayar akibat pandemi Covid-19, OJK memberikan stimulus di bidang jasa keuangan, yang ditujukan kepada bank, perusahaan pembiayaan (multifinance), asuransi dan dana pensiun.

Namun, karena fintech pinjaman online P2P merupakan penghubung atau penyelenggara, baik OJK maupun AFPI kesulitan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman. Padahal akibat Covid-19, ketidakpastian ekonomi membuat banyak pekerja kehilangan penghasilan dan hal ini belum dapat diprediksi akhirnya.

Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah bisa mencoba untuk memberikan insentif pajak bagi pemberi pinjaman yang bersedia merelaksasi atau menambah waktu tenor. Saat ini, pemberi pinjaman dibebankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan pengembalian pendanaan yang diperoleh pemberi pinjaman. Dengan adanya insentif ini, pemberi pinjaman akan termotivasi dalam memberikan kelonggaran pinjaman.

(DuniaFintech/VidiaHapsari)