28.7 C
Jakarta
Sabtu, 28 Januari, 2023

PANDANGAN PRESIDEN RUSIA – TERHADAP BITCOIN

duniafintech.com – Pada KTT G20 di Hamburg, dalam kegiatan forum internasional untuk Pemerintah dan Gubernur Bank Sentral dari berbagai 20 negara besar, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya teknologi digital.

Putin menyatakan:

Peralihan ekonomi global ke tatanan industri baru didukung oleh perkembangan teknologi digital. Kami percaya bahwa G20 dapat mengambil peran utama dalam membentuk peraturan internasional di bidang ini.”

Komentar Putin mengenai peraturan internasional terkait sektor teknologi digital yang berkembang pesat, dapat relevan dengan pasar Bitcoin dan kriptografi.

Selama dua tahun terakhir, Bitcoin telah diatur dan disahkan di sejumlah negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan Eropa. India rencananya juga akan segera melegalkan Bitcoin dan menawarkan kerangka peraturan untuk bisnis dan pengguna dalam waktu dekat ini.

Pada pertemuan puncak G20, Putin meminta peraturan teknologi internasional seperti Bitcoin, yang juga berarti peraturan internasional terpadu mengenai teknologi digital. Sebagian besar negara yang berpartisipasi dalam KTT G20 termasuk Cina, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat telah mengatur status Bitcoin dengan jelas.

Baca juga: duniafintech.com/masa-depan-pembayaran-indonesia-ada-di-kartu-kredit-atau-bitcoin

Peraturan Rusia atas Bitcoin

Pada bulan Juni, CNBC melaporkan bahwa Rusia ingin mengatur Bitcoin sebagai komoditas, seperti di Cina.

Manfaat Bitcoin terhadap perekonomian Rusia tidak bisa terlihat dalam jangka pendek. Namun, Bank Sentral Rusia kemungkinan mempertimbangkan tuntutan pertumbuhan terhadap Bitcoin dari pedagang dan investor institusional. Kemungkinan besar Rusia akan mengatur Bitcoin untuk alasan yang sama seperti Cina, demi mencegah pasar pertukaran Bitcoin tidak masuk ke bawah tanah dan ke pasar gelap, yang lebih sulit diatur dan dilacak.

Manfaat mengatur Bitcoin

Sean Walsh, partner di Redwood City Ventures, perusahaan investasi tahap awal yang juga berinvestasi di Bitcoin dan Blockchain, menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan CNBC bahwa peraturan Bitcoin akan membantu mengatasi meningkatnya permintaan dari investor dan juga mencegah agar Bitcoin tidak dimanfaatkan sebagai uang hitam atau uang kriminal.

Saya setuju dengan pandangan bahwa bagi investor ritel dan profesional, struktur peraturan yang lebih besar sangat mendukung karena ini menambah legitimasi keseluruhan jaringan,” kata Walsh.

Putin dan sikap pemerintah Rusia terhadap teknologi digital dan peraturan internasional terpadu mengenai pasar teknologi dapat menguntungkan Bitcoin, mengingat mayoritas negara yang telah mengatur dan melegalisasi Bitcoin.

Source : cointelegraph.com

Written by : Arina Calista Putri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Allianz vs Prudential, Pilih Mana? Simak Perbandingan Selengkapnya

JAKARTA, duniafintech.com – Allianz vs Prudential, pilih mana? Sejatinya, keduanya adalah perusahaan asuransi terbesar yang ada di Indonesia. Seperti diketahui, ada banyak perusahaan asuransi global...

Malacca Trust: Profil, Produk, hingga Cara Klaim Asuransinya

JAKARTA, duniafintech.com – Malacca Trust Finance merupakan sebuah perusahaan multifinance yang memiliki berbagai macam jasa pembiayaan. Di antara pembiayaannya, yaitu produk asuransi umum yang berdiri...

Berita Bitcoin Hari Ini: Bitcoin Menguat Tipis, Cek Harga Kripto Hari Ini

JAKARTA, duniafintech.com – Berita Bitcoin hari ini terkait harga Bitcoin dan kripto teratas lainnya menjelang akhir pekan, Sabtu (28/1/2023). Pada perdagangan hari ini, Bitcoin cs...

Cara Beli Koin Shopee: Syarat hingga Manfaatnya bagi Customer & Seller

JAKARTA, duniafintech.com – Cara beli koin Shopee tentu akan sangat penting diketahui, khususnya oleh seller di platform e-commerce ini. Pasalnya, koin ini bisa digunakan untuk...

Normalisasi APBN, Pemerintah tidak Tanggung Biaya Pasien Covid-19

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh belanja APBN 2023 telah dinormalisasi atau normalisasi APBN. Artinya, seluruh belanja APBN...
LANGUAGE