JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah telah memantapkan kegiatan strategis bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan terus mendorong transformasi digital melalui investasi di bidang infrastruktur digital.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, fokus utama pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adalah membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau belum terjadi pemerataan aksesibilitas jaringan internet di sebagian wilayah Indonesia terutama di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan,” ujarnya dalam Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T, Rabu (26/01).
Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Hal ini, sambungnya, guna memastikan penyediaan akses yang merata, mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan, membangun pusat data nasional, serta menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Adapun, pemerintah di bawah Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk mewujudkan hal tersebut dari tahun 2019 hingga 2022. Pos anggaran sendiri diambil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Mulai tahun 2019 sebesar sekitar Rp7 triliun, meningkat menjadi Rp10 triliun di 2020, dan tahun 2022 ini mencapai Rp25 triliun,” ujarnya.
Menurut Hadiyanto, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penting untuk mendorong transformasi digital merata secara menyeluruh hingga pelosok ke negeri.
“Anggaran itu dialokasikan ke dalam belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah dan dana desa. Ini diharapkan mampu mendorong 9.133 desa di wilayah 3T dapat terkoneksi dengan jaringan internet,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.
Johnny bilang, upaya pemerataan layanan telekomunikasi itu salah satunya dilakukan dengan penggelaran Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
“Kita bersama inginkan agar equality dalam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan postpandemi bagi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tegasnya.
Dia menyatakan, moto dan misi Kementerian Kominfo untuk melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi agar tidak ada yang tertinggal.
“No one will be left behind, itu moto marinir Amerika. Di Indonesia pun demikian, moto dan misi kita adalah tidak ada yang tertinggal,” ujarnya
Menurut Menkominfo, pemerataan akses internet lewat pembangunan BTS 4G dapat dilakukan berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Indonesia.
Menteri Johnny menjelaskan Kontrak Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo untuk membangun 9.113 BTS di wilayah 3T.
Seremoni penandatanganan ini merupakan langkah lanjut dari seleksi mitra kerja sama pada 27 September 2021 lalu. Dengan hasil seleksi tersebut, BTS 4G yang dibangun di 7.904 lokasi sepanjang tahun 2021-2022 oleh BLU BAKTI akan diintegrasikan dengan layanan dari dua pemenang, yaitu PT XL Axiata, Tbk dan PT Telekomunikasi Selular. Perjanjian kerja sama ini akan berlaku sepanjang 10 tahun.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
