JAKARTA, duniafintech.com – Perkembangan financial technology (fintech) di dalam negeri tumbuh semakin pesat dan telah berkontribusi sebagai sumber perekonomian baru Indonesia. Tak hanya itu, fintech juga telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini setidaknya terdapat 275 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari 54% fintech P2P lending, 30% digital financial innovation, 13% fintech payment, dan 1% equity crowdfunding.
Melihat pesatnya perkembangan ini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mochammad Rudy Salahuddin mengatakan, ke depan fintech tidak hanya akan berperan meningkatkan inklusi keuangan namun juga sebagai wadah investasi.
“Kondisi ini menunjukan bahwa fintech salah satu alternatif investasi yang menjanjikan. Ke depan fintech akan terus mainkan peran penting selain meningkatkan inklusi keuangan juga sebagai wadah investasi bagi investor,” katanya dalam webinar, Kamis (2/12).
Mendorong Fintech Jadi Super App
Oleh karena itu, agar dapat menjawab kebutuhan para investor tersebut, pemerintah pun mendorong agar startup fintech ini beralih rupa menjadi super app dengan menyediakan berbagai instrumen investasi bagi konsumen.
“Fintech diharapkan dapat mengembangkan super app yang mampu menyediakan berbagai pilihan instrumen investasi seperti saham, reksa dana, dan cryptocurrency,” ujarnya.
Super app sendiri merupakan platform yang dikembangkan oleh suatu perusahaan dengan menawarkan berbagai macam layanan dalam satu aplikasi. Sehingga konsumen tidak perlu mengunduh banyak aplikasi di gawainya.
Perlu Dukungan Infrastruktur dan SDM Digital Yang Mumpuni
Hanya saja, menurut Rudy, pengembangan berbagai layanan di dalam ekosistem fintech tersebut harus didukung dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) digital yang andal.
Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen atau masyarakat yang menikmati layanan dari platform digital ini mendapatkan pengalaman yang baik, aman, dan nyaman, serta dapat menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Dalam menjawab tantangan penyediaan infrastruktur baik fisik dan digital pemerintah terus melanjutkan upaya pembangunan sarana dan prasarana digital agar dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia terutama di wilayah 3T,” ucapnya.
Rudy menjelaskan, dalam hal menyiapkan SDM digital, pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui berbagai program, mulai dari seminar hingga beasiswa yang diselenggarakan oleh kementerian dna lembata maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
“Seperti menyelenggarakan gerakan nasional literasi digital dan juga pelatihan yang dilakukan teman-teman dunia usaha,” tuturnya.
Terus Berupaya Menciptakan Ekosistem yang Sehat
Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem yang sehat dan adil mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat berpenghasilan rendah yang terjerat bunga tinggi pinjaman online (pinjol).
Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan pinjol agar dapat memberikan rasa aman baik dari sisi lender atau pemberi pinjaman maupun dari sisi borrower atau peminjam.
Menurutnya, akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan perlu didukung antara lain dengan mendorong inovasi produk fintech khususnya terkait investasi dalam menciptakan ekosistem yang sehat.
“Lalu meningkat transparansi suku bunga dengan adanya standarisasi penetapan suku bunga pinjaman melalui penguatan regulasi,” paparnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
