27.7 C
Jakarta
Rabu, 30 November, 2022

Perusahaan Badan Umum Milik Negara Tak Boleh Sembarang Diberikan Tugas

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan saat ini perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa sembarangan diberikan tugas oleh pemerintah tanpa ada persetujuan dari pihak terkait.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan setidaknya apabila perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penugasan dari pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari tiga kementerian terkait.

Baca juga: Menteri Erick Dorong Perempuan dan Generasi Muda Duduki Jabatan Direksi BUMN

perusahaan Badan Umum Milik Negara

Perusahaan Badan Umum Milik Negara Harus Dapat Persetujuan dari Dua Kementerian dalam Bertugas

Pertama, mendapatkan persetujuan dari pihaknya.

Kedua, mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Ketiga, mendapatkan persetujuan dari Kementerian teknis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia mengungkapkan pentingnya persetujuan dari 3 Kementerian untuk menghindari beban tugas yang diberikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila tidak mampu melakukan tugasnya. Sehingga membuat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya akan meminta suntikan modal negara.

“Sekarang punya kesepakatan. Apapun kebijakan 3 menteri rapat. Saya sangat mendorong, dan saya ingin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima penugasan tetapi menteri tidak tahu,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, 5 BUMN Ini Berikan Gaji Besar Buat Fresh Graduate

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mencontohkan apabila terdapat penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi. Maka Kementerian Keuangan, Kementerian ESD dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan rapat terlebih dahulu.

Kemudian, jika perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur mendapatkan penugasan maka 3 Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN harus mendiskusikan lterlebih dahulu.

“Jadi semua transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Jangan nanti ujung-ujungnya ribut minta PMN,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Baca jugaMeski Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Belum Bisa Turunkan Harga BBM

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Payment Gateway  Gratis Terbaik, Simak di Sini Rekomendasinya

JAKARTA, duniafintech.com – Payment gateway adalah penyedia layanan pembayaran dan transaksi online yang membantu proses pembayaran bisnis. Adapun gerbang pembayaran ini bertugas menghubungkan pembeli dengan...

Dollar ke Rupiah Hari Ini di BCA hingga BRI, Intip Kurs-nya

JAKARTA, duniafintech.com – Dollar ke rupiah hari ini, sesuai kurs, melemah pada level Rp 15.673 di perdagangan pasar spot Senin (28/11). Adapun Rupiah melemah 0,39%...

Berita Kripto Hari Ini: FTX Lanjutkan Bayar Gaji Pegawainya

JAKARTA, duniafintech.com – Berita kripto hari ini mengulas pertukaran/bursa kripto yang bangkrut, yaitu FTX, dan perusahaan afiliasinya. Pada Senin, 28 November 2022, FTX yang sudah...

Modal Usaha UMKM jadi Fokus Amartha Kolaborasi dengan eFishery

JAKARTA, duniafintech.com -  PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) sebagai perusahaan teknologi finansial yang berfokus pada penyaluran modal usaha bagi UMKM, menjalin kolaborasi dengan eFishery. eFishery...

Keunggulan Mekanisme Blockchain, Aman & Transparan!

JAKARTA, duniafintech.com - Keunggulan mekanisme Blockchain tentunya memiliki keamanan yang kuat dan transparan dalam setiap transaksi. Teknologi ini merupakan teknologi pendukung yang diterapkan dalam aset kripto atau...
LANGUAGE