JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif.
Upaya itu dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri.
Dalam Presidensi G20 Indonesia, Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
“Presidensi G20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” katanya dalam dialog virtual, Senin (24/1).
Menurut Johnny, Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara-negara berkembang. Langkah itu dilakukan dengan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia.
Menkominfo menyatakan, sebagai pengampu pembahasan isu digital dalam Presidensi G20 tahun ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo membawa tiga isu prioritas pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang aman.
“Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Selain itu, dari segi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 untuk mewujudkan fair level of playing field sebagai sebuah tujuan bersama atau common interest atau common goals mengingat lanskap digital saat ini masih belum berimbang.
“Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan digital innovation network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital,” ucapnya.
Untuk prioritas kedua, menurut Menkominfo, Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi.
Sementara itu, guna meningkatkan literasi dan keterampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy.
“Sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat kita jadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” jelasnya.
Sedangkan, dalam isu proritas DEWG ketiga, Menkominfo menyatakan Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni; lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
Johnny menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. Di level internasional, digital economy working group menjadikan diskusi dan potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional.
Di level nasional, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
