Prospek fintech jelang pemilu seperti apa? Seperti diketahui, tidak lama lagi, ajang demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung.
Adapun menjelang Pemilu, regulator melihat prospek fintech jelang pemilu terkait bisnis di industri financial technology peer-to-peer atau fintech P2P lending memiliki prospek yang positif.
Untuk mengetahui prospek fintech jelang pemilu selengkapnya, simak yuk ulasannya berikut ini.
Baca juga: OJK Aduan Sektor Fintech hingga Januari 2024 Mencapai 9.226
Prospek Fintech Jelang Pemilu Berkontribusi Positif
Mengutip Bisnis.com, industri financial technology (fintech) menilai peluang bisnis atau prospek fintech jelang pemilu terus tumbuh signifikan jelang Pemilu 2024. Menurut Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Aries Setiadi, menyebut tahun politik justru memberikan kontribusi positif.
Hal itu karena aktivitas kampanye hingga debat Capres dan Cawapres mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat. Misalnya, dengan adanya pelaku usaha yang bergerak di sektor percetakan akan menerima banyak permintaan pembuatan alat peraga kampanye, seperti baju, topi, syal, jaket dari partai politik, calon legislatif, bahkan calon presiden dan calon wakil presiden.
Apalagi, imbuh Aries, dengan pandemi Covid-19 yang resmi dicabut, kian membuat perputaran ekonomi menjadi tinggi.
“Kemarin 2022 dan 2023 masyarakat kan sempat merasakan scarring effect, sekarang Covid-19 resmi dicabut. Jadi, masyarakat lebih bebas. Travelling tinggi, sistem pembayaran demand tinggi, termasuk yang dilayani fintech,” ucapnya pada akhir Januari 2024 lalu.
Transaksi Pinjol Diproyeksi Meroket
Mengutip Viva.co.id, sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mochammad Ihsanuddin mengatakan, industri fintech memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian, khususnya pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Ia menerangkan, prospek fintech jelang pemilu tahun politik 2024 nanti sekiranya akan diramaikan oleh beberapa ajang pesta demokrasi, dengan adanya sejumlah pemilu yang diselenggarakan di tahun tersebut, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
Apalagi, apabila pilpres sampai harus berlangsung dua putaran, maka hal itu tentunya akan banyak berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan turut merasakan dampaknya.
Dengan demikian, pada momentum seperti itulah layanan pinjaman secara daring (pinjaman online/pinjol) akan sangat dibutuhkan masyarakat. Di mana peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan fintech di tanah air.
“Jadi, pada saat tahun depan Indonesia menghadapi pesta demokrasi yang besar, fintech (Pinjol) ini bisa berperan strategis karena akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Ihsanuddin, pada November 2023 lalu.
Dia menjelaskan, mayoritas anggota perusahaan fintech saat ini masih berupa fintech peer-to-peer (P2P) lending, yang bergerak di layanan peminjaman uang (pinjol). Sementara jenis fintech lainnya adalah fintech crowdfunding, micro financing, digital payment, dan lain sebagainya.
“P2P lending inilah yang biasanya banyak diadukan oleh masyarakat, sehingga dari awal harus diperbaiki bersama-sama,” ujar Ihsanuddin.
Oleh karena itu, Ihsanuddin berharap agar pemerintah dan asosiasi perusahaan fintech bisa terus mendorong perbaikan industri fintech bersama-sama. Supaya keberadaannya bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Sekarang kami menghadapi climate change sehingga sekarang ada bursa karbon dan lain sebagainya. Kalau enggak ada fintech, mana bisa,” ujarnya.
Apa Itu Fintech?
Pada dasarnya, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.
Fintech hadir bagi kamu yang ingin mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis.
Keberadaan fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.
Baca juga: Terkait Kredit Macet Fintech Investree, Begini Tanggapan OJK
Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia
Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, maka semakin besar pula perkembangan fintech atau prospek fintech jelang pemilu 2024 di Indonesia. Di Indonesia sendiri fintech dimulai pada tahun 2006, namun sayangnya pada waktu itu masih perusahaan yang sedikit menggunakan teknologi ini.
Pada tahun 2015, asosiasi fintech indonesia kemudian didirikan dan kemudian kepercayaan masyarakat mulai tumbuh setelah itu. Perusahaan fintech di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK.
Kemudian, pada tahun 2017 mulai berkembang fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar Islam. Setelah itu, dibentuklah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia.
Dasar Hukum Penerapan Fintech di Indonesia
Adapun penerapan fintech di Indonesia juga telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Berikut ini adalah Dasar Hukum untuk Fintech di Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/KSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur hal terkait Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/ PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Demikianlah ulasan terkait prospek fintech jelang pemilu yang penting untuk diketahui. Semoga informasi ini bermanfaat.
Baca juga: Pemain Fintech Lending Buka Suara Terkait Viral Bayar Kuliah Pakai Pinjol
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
