JAKARTA, duniafintech.com – Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan permasalahan yang tak kunjung usai yaitu adanya pembengkakan biaya pembangunan atau cost over run.
Polemik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut timbul adanya beberapa aspek perhitungan biaya proyek yang dihitung oleh Indonesia dengan China. Dalam proyek tersebut, over run versi pemerintah Indonesia terlalu tinggi daripada perhitungan China.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan saat ini Indonesia dengan China masih melangsungkan negosiasi, namun negosiasi tersebut masih tergolong alot karena adanya perbedaan hitungan total bengkak kereta cepat.
“Ini masih belum selesai karena sedang proses nego,” kata Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi.
Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan polemik tersebut karena perhitungan pembengkakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, Indonesia menghitungnya terlalu tinggi daripada perhitungan pihak China. Disatu sisi China tidak mengakui beberapa aspek bengkak biaya proyek yang dihitung oleh Indonesia.
Baca juga: Roy Suryo: Kereta Cepat Boong-boongan “Kecebong”, AMBYAR
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kenapa ada Pembengkakan Biaya?
Dia mengungkapkan dalam perhitungan tersebut, China tidak mengakui perhitungan pajak pengadaan lahan dan investasi persinyalan dan kelistrikan dalam pembangunan kereta cepat.
“Pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, investasi persinyalan GSMR, kelistrikan karena disana free. Jadi ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia,” kata Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi.
Dia mengungkapkan jika mengacu terhadap perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai Rp21,8 triliun. Pemerintah Indonesia mengajukan angka tersebut ke China.
Baca juga: Cara Bayar Tiket Kereta Api Via Bank Mandiri, Cepat & Mudah!
Sedangkan perhitungan China malah sangat kecil jumlahnya. Bahkan, perhitungan China hanya menyentuh sebesar Rp15,2 triliun.
“Jadi ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi,” kata Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi.
Baca juga: Indonesia Masuk Jebakan Utang dari China?, Ini Jawaban Luhut..
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
